Selasa 31 Januari 2023, 08:10 WIB

Mantan Ketum PBNU SAS Disebut Terima Uang Suap Unila, KPK akan Konfirmasi Saksi lain

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Mantan Ketum PBNU SAS Disebut Terima Uang Suap Unila, KPK akan Konfirmasi Saksi lain

dok.mi
Ilustrasi

 

NAMA mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj disebut dalam persidangan dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila). Dia dikabarkan menerima Rp30 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami kabar tersebut. Lembaga Antirasuah itu bakal mengonfirmasinya ke beberapa saksi yang disiapkan dalam persidangan ini.

"Iya, fakta sidang tersebut akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain nantinya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 31 Januari 2023.

Ali menjelaskan konfirmasi ke saksi lain penting untuk menguatkan fakta persidangan tersebut. Jika banyak pihak yang mengatakan kerupa, KPK membuka peluang melakukan pendalaman.

"Apakah benar ada fakta hukum tersebut atau kah hanya sebatas fakta keterangan saksi saja memang perlu dilakukan pendalaman," ucap Ali.

Dugaan itu dibeberkan oleh saksi bernama Mualimin yang dihadirkan dalam persidangan pada Kamis, 26 Januari 2023. Uang Rp30 juta itu disebut diberikan untuk Said sebagai biaya operasionalnya selama di Lampung.

Tiga terdakwa kasus suap Universitas Lampung, yakni mantan Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi dan Ketua Senat Unila M Basri didakwa pasal berlapis oleh jaksa penuntut umum pada sidang perdana agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung, Selasa, 10 Januari 2023.

"Bahwa terdakwa Karomani selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yaitu menerima hadiah atau menerima uang," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agung Satrio Wibowo.

Terdakwa Karomani didakwa dan diancam dengan pidana dalam pasal 12 huruf b jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain itu, juga didakwa pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, pasal 12 B ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan untuk terdakwa Heryandi dan M Basri didakwa dengan pasal 12 huruf b jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kemudian, pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (OL-13)

Baca Juga: SAS Institute : Kiai Said Aqil Menjadi Subjek Korban dari Kasus ...

Baca Juga

MI/Susanto

RUU PPRT Naikkan Nilai Tawar Politik Indonesia

👤Naufal Zuhdi 🕔Sabtu 25 Maret 2023, 15:21 WIB
"Karena sudah 20 tahun para PRT menunggu dan mereka selama ini dalam kelompok yang dikategorikan Komnas HAM adalah kelompok marjinal...
MI/Usman Iskandar

Piagam Koalisi Bukti Mesin Politik Terkonsolidasi

👤Sri Utami 🕔Sabtu 25 Maret 2023, 14:43 WIB
Penandatanganan piagam koalisi perubahan seolah menegasikan berbagai tudingan berbagai pihak yang apriori terhadap soliditas koalisi...
MI/Susanto

Pengamat Nilai Koalisi Perubahan Dinilai Lebih Maju

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 25 Maret 2023, 14:05 WIB
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dinilai lebih maju dan solid, karena...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya