Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PARTAI Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi membuat Sekretariat Bersama (Sekber) guna memenangi Pemilu 2024.
Pembentukan Sekber ini dinilai pengamat politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.Comm. sebagai ajang unjuk kekuatan Partai Gerindra dan PKB untuk menuju pemilu 2024.
Sebab selama ini koalisi Partai Gerindra dan PKB tak terlalu menonjol dibandingkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan rencana koalisi yang dibangun oleh NasDem.
"Sekber ini menunjukan koalisi Partai Gerindra dan PKB sangat solid. Tanpa secara jelas menyampaikan siapa calon resmi yang nanti akan diusungnya," jelasnya.
Mereka sepakat untuk membangun komitmen sambil melihat dinamika politik yang akan terjadi. Ini merupakan strategi jitu yang dilakukan Prabowo," kata Anang dalam keterangan pers, Rabu (25/1)
Namun dengan dibentuknya Sekber ini kemungkinan besar koalisi Partai Gerindra dan PKB untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres semakin besar.
Baca juga: PAN: Pemilu Proporsional Tertutup Bisa Picu Caleg Mundur
Terlebih lagi Prabowo merupakan salah satu tokoh politik nasional yang memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Meskipun untuk dapat memenuhi electoral threshold, koalisi Partai Gerindra dan PKB masih membutuhkan satu parpol lagi.
Anang mengakui, saat ini peluang Ketua Umum Partai Gerindra untuk memenangi pilpres 2024 masih jauh di bawah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Dari beberapa lembaga survei politik yang memiliki kredibilitas yang tinggi, trend penurunan elektabilitas Prabowo masih terjadi.
Sementara itu tren peningkatan elektabilitas Anies terus mengalami peningkatan. Meningkatnya elektabilitas Anies ini bisa dimaklumi oleh Anang.
"Saat ini Anies sudah menjalankan fungsi sebagai capres. Dan dukungan dari Nasdem sudah sangat jelas untuk mendukung Anies," kata Anang.
"Meskipun Nasdem masih membutuhkan koalisi partai untuk dapat mengusung Anies. Sementara Ganjar masih terkendala problematika internal PDIP dan jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sehingga Ganjar belum optimal untuk menjalankan fungsi sebagai capres," papar Anang.
Dengan adanya Sekber ini peluang Sandiaga Uno untuk menjadi capres maupun cawapres dari Partai Gerindra semakin kecil.
Selain karena PKB ngotot mengusung Muhaimin Iskandar jadi cawapres mendampingi Prabowo, Sandiaga dinilai Anang juga sudah memiliki 'cacat' moral politik.
Tanpa konsolidasi dan komunikasi dengan Prabowo dan Parta Gerindra, Sandiaga memposisikan siap untuk dicalonkan sebagai cawapres.
Bahkan kesiapan Sandiaga menjadi cawapres ini yang menjadi polemik di internal Partai Gerindra.
"Sehingga kehadiran Sandiaga di acar Sekber kemarin hanya sekadar menjalankan kewajiban sebagai kader yang baik dari Partai Gerindra dan loyal terhadap Prabowo," terangnya.
"Bisa diartikan juga kedatangan Sandiaga ke peresmian Sekber merupakan dukungannya koalisi Partai Gerindra dan PKB," katanya.
"Namun peluang perubahan capres cawapres masih bisa terjadi di koalisi Partai Gerindra dan PKB. Telebih lagi belum ada ada deklarasi resmi capres cawapres secara resmi di peresmian Sekber Partai Gerindra dan PKB kemarin," ucap Anang. (RO/OL-09)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved