Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.
"Saya tidak bisa intervensi proses hukum yang sedang berjalan," ujar Jokowi di Kanal Banjir Timur, Jakarta, Selasa (24/1).
Baca juga: ICW Desak Ketua KPU Diberi Sanksi
Penegasannya itu tidak hanya ditujukan untuk kasus yang melibatkan Ferdi Sambo saja, tetapi juga seluruh kasus yang ada di Indonesia.
Ia pun meminta semua pihak menghormati proses pengadilan di lembaga negara yang sekarang masih berjalan.
"Ini bukan hanya kasus FS saja, melainkan untuk semua kasus. Tidak. Kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga negara yang sedang berjalan," tandasnya. (OL-6)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved