Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem tidak ingin lagi menawarkan momentum deklarasi soal kebijakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, partai besutan Surya Paloh itu lebih memilih menunggu pihak lain merealisasikan deklarasi calon presiden (capres) atau koalisi.
"Kami posisinya stand by saja. Jadi NasDem posisinya dalam posisi on call, kriiiing gitu. Kami on call saja," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya saat dihubungi, Selasa (17/1).
Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyampaikan penawaran momentum deklarasi sudah dilakukan pada 2022. Salah satunya yaitu mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (capres) 2024.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu menyampaikan NasDem tak ingin terlalu aktif saat ini. Sekarang, giliran Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengambil peran mewujudkan komitmen pembangunan koalisi.
"Ya masak NasDem terus yang kebelet. Sekarang ini kan bagian dari proses. Hubungan itu kan resiprokal (timbal balik). Ya masak bertepuk sebelah tangan? Enggak mungkin," ungkap dia.
Baca juga: Tidak sekadar Ikut Pilpres, Demokrat Yakin Anies-AHY Berikan Kemenangan
Saat ini, NasDem menunggu aksi dari Demokrat dan PKS mendeklarasikan koalisi dan Anies Baswedan sebagai capres. Demokrat dan PKS pun diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan sesuai mekanisme internal mereka.
"Kawan-kawan maunya kapan silakan. Rembuk di internalnya. Kami posisinya stand by saja," ujar dia. (OL-14)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved