Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
TIM Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan kesehatan Lukas Enembe pascadibawa ke Jakarta, Selasa (10/1) siang. Hal itu disampaikan anggota THAGP Petrus Bala Pattyona.
"Kami minta kesehatan Pak Gubernur juga dipertimbangkan oleh KPK," katanya melalui keterangan tertulis.
Meski menegaskan akan mengikuti prosedur yang ada terkait penahanan Lukas, Petrus tetap meminta KPK untuk mempertimbangkan permohonan kliennya dirawat di Singapura.
Anggota THAGP lainnya, Stefanus Roy Rening menyebut bahwa Lukas diterbangkan dari Bandara Sentani ke Jakarta sekitar pukul 14.00 WIT. Setelah mendengar kabar tersebut, pihaknya langsung menyusul Lukas ke bandara.
"Begitu dapat keterangan dari Mako Brimob bahwa Pak Lukas sudah ke Bandara Sentani, maka kami langsung berangkat ke Banadra," jelas Roy.
"Namun sesampainya di sana, Pak Lukas sudah diterbangkan dengan pesawat Trigana ke Jakarta," tandasnya.
Lukas ditersangkakan oleh KPK dalam kasus dugaan tindak korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait proyek yang ebrsumber dari APBD Provinsi Papua. Sebelumnya pada Kamis (5/1), KPK telah menahan tersangka pemberi suap Lukas, yakni Direktur PT Tabi Banun Papua Rijatono Lakka. (OL-12)
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan munculnya isu dan tagar Indonesia Gelap adalah rekayasa koruptor.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved