Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PENYELENGGARAAN pemilihan umum (pemilu) pada 2024 bakal berkontribusi 0,6% hingga 1,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kontribusi itu disebut akan memberikan suntikan dana (money injection) ke masyarakat sekitar Rp118,9 triliun sampai Rp270,3 triliun.
"Election related spending itu money injection di 2023 bisa mencapai Rp119 sampai Rp270 triliun. Jadi kisarannya 0,6% sampai 1,3% dari PDB, di mana 90% distribusi dari money injection itu akan terjadi di second half tahun 2023," ujar Chief Economist Mandiri Sekuritas Leo Putera Rinaldy saat media briefing di kantornya, Jakarta, Selasa (10/1).
Besarnya kontribusi dan money injection tersebut dikarenakan penyelenggaraan pemilu di 2024 dilakukan secara sekaligus, yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.
Kontribusi dan suntikan dana ke masyarakat itu juga disebut bakal lebih tinggi ketimbang masa pemilu-pemilu sebelumnya. "Di mana pilkada serentak itu include semua provinsi di Jawa yang mana Jawa kue nya 60% dari ekonomi Indonesia. Jadi dampaknya akan signifikan pada perekonomian," terang Leo.
Baca juga: Megawati masih Rahasiakan Capres yang akan Diusung PDIP
Dampak pemilu pada perekonomian sedianya dapat dilihat melalui pertumbuhan pengeluaran atau belanja lembaga non profit (LNPRT) menjelang pemilu. Dalam kondisi normal, kontribusi lembaga non profit kerap minim, namun melonjak menjelang tahun pemilu.
Leo mengatakan, itu merupakan gambaran adanya pengeluaran yang dilakukan oleh partai-partai politik di dalam negeri. Pada 2013, misalnya, pengeluaran LNPRT tumbuh 8,2%, lebih tinggi dari 2012 yang hanya 6,7%. Sementara pada tahun pemilu di 2014, pengeluaran LNPRT tumbuh 12,2%.
Peningkatan juga terlihat pada 2018 di mana pengeluaran LNPRT tercatat tumbuh 9,1%, lebih tinggi dari 2017 yang hanya 6,9%. Sementara di tahun pemilu 2019, pengeluaran LNPRT tercatat tumbuh 10,6%.
"Jadi dia meng-capture pengeluaran partai politik, itu satu tahun sebelum tahun pemilu growth-nya selalu meningkat. Dalam kondisi normal, ini sering dihiraukan. Tapi pada saat memasuki tahun politik, dia selalu meningkat," jelas Leo.
Pengeluaran LNPRT itu menjadi salah satu faktor yang akan memperkuat konsumsi domestik di 2023. Faktor lain yang mendorong penguatan konsumsi domestik ialah rendahnya tingkat inflasi di dalam negeri dan adanya kenaikan upah minimum. (OL-4)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved