Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MEMASUKI tahun politik, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya untuk menjaga netralitas. Bahkan, arahan itu termaktub dalam Tujuh Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI 2023 yang ditelurkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan di Jakarta.
"Jaga netralitas personel dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan," kata Wakil Jaksa Agung Sunarta yang mewakili Burhanuddin dalam penutupan Rakernas, Jumat (6/1).
Saat membuka Rakernas pada Rabu (4/1) lalu, Burhanuddin mengingatkan anak buahnya bahwa eskalasi suasana politik sudah mulai terasa. Netralitas jaksa, lanjutnya, mutlak dijaga agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan imparsial.
Dalam hal tersebut, Jaksa Agung meminta seluruh pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan melekat ke bawah agar tugas dan fungsi para jaksa tidak terpengaruh urusan politik. Ia pun tak segan memberikan hukuman terhadap jaksa yang kedapatan tidak netral.
"Apabila ditemukan adanya indikasi perbuatan yang mengarah pada hal tersebut, saya pastikan akan saya lakukan evaluasi kepada yang bersangkutan," ujar Burhanuddin.
Kejaksaan sendiri turut mengambil bagian dalam upaya penegakan hukum pemilu dengan bergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024 bersama Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, masuknya jaksa sebagai salah satu unsur Gakkumdu bertujuan untuk mempercepat proses tindak pidana pemilu yang berbeda dengan tindak pidana biasa.
"Untuk mengantisipasi ketika ada pelanggaran-pelanggaran hukum bidang tindak pidana pemilu dan mempercepat prosesnya karena sangat sedikit sekali waktunya," kata Ketut.
Rakernas Kejaksaan 2023 ditutup hari ini. Selain menjaga netralitas jaksa, program kerja prioritas kejaksaan 2023 lainnya adalah mewujudkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Selanjutnya, menghadirkan penegakan hukum yang humanis, berlandaskan hati nurani, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarkat, mempercepat penyelesian pengembangan organisasai serta tugas fungsi institusi yang diamanatkan Undang-Undang Kejaksaan.
Lalu, membentuk kesatuan pola analisasi yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesianan penanganan perkara, mengkaji dan menyusun langkah-langkah strategis pascaperubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang lainnya, serta memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan kuangan negara. (OL-12)
Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin meresmikan kantor baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru, Kamis (3/7).
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus menjadi instrumen hukum yang progresif dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia (HAM).
JAKSA Agung ST Burhanuddin menepis isu yang menyebutkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Dia menegaskan kabar itu tidak benar.
PDIP meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memanggil mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online (judol).
Menurut Ismail, sekarang ini yang dibutuhkan pemerintah dalam kerangka pemberantasan korupsi adalah soliditas dan sinergitas instansi penegak hukum.
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved