Kemendagri Ingatkan ASN Pentingnya Netralitas Jelang Pemilu

Panja Komisi III DPR RI Tegaskan Kedudukan Polri Tetap di Bawah Presiden

Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.

Survei LSI Denny JA: 66,1% Publik Tolak Pilkada Dipilih DPRD

Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu

DPR Lemah, Pemerintah Dinilai Melaju tanpa Kontrol

SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tata Kelola Negara Harus Dikoreksi Total

Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.

Guntur Romli Tegaskan Posisi PDIP Penyeimbang dan Tetap di Luar Pemerintahan

Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Prabowo Subianto: Banyak Masyarakat Sok Tahu soal Politik dan Pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.

Pulihkan Birokrasi Aceh Pascabanjir, 1.136 Personel Kemendagri dan IPDN Tuntaskan Misi Kemanusiaan

Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.

Wacana Polri di Bawah Kementerian Menarik Banyak Perhatian Masyarakat

Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.

Rentetan OTT Kepala Daerah, DPR Desak Kemendagri Perketat Pengawasan

Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.

Kemendagri Evaluasi SE Gubernur Jabar Soal Angkutan AMDK, Bisa Dibatalkan Jika Tabrak Aturan Pusat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.

Paradigma Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Manusia Jadi Kunci Indonesia Emas

Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Pimpin Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi-Rekonstruksi di Aceh

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

Bersama Melawan Kanker: Harapan, Kepedulian dan Menguatkan Kehidupan Dalam Rangka Hari Kanker Sedunia – 4 Februari

Mitigasi Kerusakan Digital dengan Kecakapan dan Keadaban Digital

Perguruan Tinggi di Era AI

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia