Senin 02 Januari 2023, 14:50 WIB

Sistem Proporsional Tertutup Bukti Kegagalan Partai Politik

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Sistem Proporsional Tertutup Bukti Kegagalan Partai Politik

Antara
Ilustrasi partai peserta pemilu

 

PENGAMAT politik, Fernando Emas, menuturkan sistem proporsional tertutup akan menjadi bukti kegagalan partai politik (parpol) dalam menjalankan fungsinya.

Fernando berharap Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak judicial review mengenai pengaturan sistem pemilihan legislatif yang terdapat dalam UU Pemilu.

"Sistem proporsional terbuka yang diatur dalam UU Pemilu sudah sangat tepat untuk tetap dilakukan pada pemilu yang akan datang," ujarnya, dalam rilis yang diterima, Senin (2/1).

"Jangan sampai terjadi kemunduran dalam sistem pemilu legislatif kita yang sebelumnya juga sudah pernah menerapkan sistem proporsional tertutup," tambahnya.

Menurutnya, pemilih lebih mengenal calon legislatifnya kalau dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Pasalnya masing-masing caleg akan berkompetisi secara terbuka dan berusaha mendapatkan hati para pemilih.

Maka, kata Fernando, tidak ada alasan bagi partai mendorong sistem proporsional tertutup, karena ingin penguatan partai dan menentukan kadernya yang mewakili di legislatif. Pada sistem proporsional terbuka, partai juga diberikan penuh sejak melakukan perekrutan dan mengusulkan calon legislatif.

"Berarti partai gagal melakukan perekrutan dan pengkaderan sehingga asal merekrut caleg untuk sekedar dicalonkan tanpa ada keinginan untuk diberikan kesempatan mewakili di legislatif," tegasnya. 

Baca juga: Awali 2023, KPU Kebut Putusan MK soal Penataan Dapil

Seharusnya, Fernando menyebut semua caleg yang diusulkan partai adalah semuanya dipersiapkan menjadi wakilnya di legislatif. Fernando berharap jangan sampai sistem proporsional tertutup akan menjadi lahan bagi partai politik untuk melakukan transisional terhadap caleg yang akan ditunjuk mewakili di legislatif.

Fernando mengakui sistem proporsional terbuka semakin membuat pemilih kita menjadi transaksional ketika akan menentukan pilihannya.

"Justru menjadi tugas partai politik memberikan pendidikan politik dan para anggota DPR RI membuat UU yang mengatur sistem kampanye yang memperkecil peluang transaksional dengan pemilihnya," tandasnya. (P-5)

Baca Juga

dok.ant

Polri dan TNI Gelar Rapim Bahas Pemilu 2024

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 08 Februari 2023, 07:40 WIB
POLRI dan TNI menggelar rapat pimpinan (Rapim) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Rabu (8/2) guna membahas sejumlah agenda yang akan di...
Antara

Wapres: Perppu Cipta Kerja Masih Relevan untuk Diberlakukan

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 07 Februari 2023, 23:41 WIB
Dirinya menyerahkan kepada para ahli hukum untuk menyelesaikan polemik keluarnya Perppu Cipta Kerja...
Antara

PKS Kunjungi Golkar, Ahmad Doli: Rumah Kami Rumah Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 07 Februari 2023, 22:28 WIB
Saat ini, Golkar telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan PKS yang tengah membangun Koalisi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya