Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Banyak hal yang patut dikenang di sepanjang 2022. Tidak hanya yang menggemberikan, tetapi juga yang mengecewakan.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo melalui akun instagramnya, menjelang pergantian tahun, Sabtu (31/12).
Dari sisi yang menyenangkan, Jokowi mengingat-ingat kembali bagaimana Indonesia bisa bergerak kuat melawan pandemi dan menghalau resesi. Perekonomian nasional pun tumbuh positif sepanjang tahun lalu. "Kita juga berhasil menggelar Presidensi G20 dengan baik. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia berjalan sesuai rencana," tutur Jokowi.
Sebaliknya, ada pula hal-hal yang datang membawa kesedihan. Tanah Air masih terus dilanda berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi dan letusan gunung berapi.
Kepala Negara pun mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil pelajaran dan hikmah dari semua hal yang terjadi di sepanjang 2022. "Semua itu, kabar baik dan kurang menyenangkan, datang silih berganti. Itu memberi pelajaran sekaligus menguatkan dan mempersatukan," sambung mantan wali kota Solo itu.
Dengan bekal itu semua, seluruh masyarakat Indonesia harus mampu meninggalkan 2022 dan menatap 2023 dengan tekad yang lebih kuat untuk terus maju. "Mari menyongsong harapan, tantangan dan peluang baru. Tetap bersama melangkahi 2023 menuju Indonesia yang maju," tutup Jokowi. (OL-12)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved