Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI dan KPU RI menandatangi nota kesepahaman (MoU) terkait sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Adapun penandatanganan MoU bertujuan memastikan seluruh rangkaian dan tahapan pemilu berjalan aman dan lancar. "Polri bersama dengan KPU menandatangani nota kesepahaman kerja sama," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Kamis (29/12).
"Tentunya subtansi atau esensi dari MoU ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi. Untuk melakukan kegiatan, khususnya dalam mengamankan, mengawal dan menjaga, agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan," imbuhnya.
Baca juga: Hasyim Asy'ari: Semoga KPU tidak Pernah Jadi Tersangka
Dalam MoU tersebut, kepolisian akan melakukan pengamanan mulai dari tahapan awal pemilu. Adapun tahapan awal pemilu mencakup persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara, hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah.
"Yang menjadi harapan kita bahwa Pemilu 2024 lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari," jelas Listyo.
Baca juga: Survei indEX: Ganjar Unggul, Prabowo Dibayangi Anies
Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, lanjut dia, terpenting ialah seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat dan komitmen untuk menjaga nilai persatuan bangsa Indonesia.
Pihaknya pun meminta seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi polarisasi dalam perhelatan pemilu. Serta, menghindari politik identitas dan SARA, yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
"Indonesia mengarah ke demokrasi yang lebih mapan dan bermartabat. Bagaimana pesta demokrasi ini menjadi pestanya rakyat," tutupnya.(OL-11)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Indonesia menyambut baik rencana investasi dan kerja sama jangka panjang SINOVAC, termasuk di bidang riset dan pengembangan vaksin.
Goethe-Institut memandang bahasa, budaya, dan pendidikan sebagai sarana untuk menghubungkan orang-orang lintas disiplin dan lintas batas negara.
Penguatan juga akan menyasar pada pengawasan ruang siber yang saat ini menjadi medan baru berbagai pelanggaran hukum internasional.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Kedua perguruan tinggi menargetkan kontribusi lebih besar menciptakan pendidikan berkualitas bagi industri dan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved