Bawaslu Minta Petugas Daerah Buat Laporan Mingguan Hasil Pengawasan Pemilu

Terjadi 3.572 Pelanggaran di Hari Pertama Operasi Patuh Jaya 2025

Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.

Pakar Hukum Tata Negara UGM Yakin Gibran Bisa Dimakzulkan dari Sisi Hukum

PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.

Timwas Haji DPR Temukan Pelanggaran Transportasi Jemaah di Mekah

Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah

Pelanggaran Jangan Terulang, Gubernur Banten: PSU Kabupaten Serang Harus Berjalan Baik

Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.

Gugatan Pilkada di MK Alami Pergeseran, Pelanggaran TSM yang Libatkan Aparat Cenderung Diabaikan

Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara

372 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Warnai Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 372 dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024. 

Format Pemilu dan Pilkada Dibahas Parlemen secara Intensif

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.

Pakar: DPR dan Pemerintah Harus Segera Tentukan Titik Pijak Jeda Pemilu Nasional dan Lokal

Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.

Taiwan Gelar Pemilu Recall Krusial, Nasib Kendali Parlemen Dipertaruhkan

Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.

Putusan MK tentang Pemilu Memperkuat Nilai Kedaulatan Rakyat

Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.  

E-Voting di Sejumlah Negara Banyak Ditinggalkan, Pemerintah Diminta Fokus pada E-Rekap

Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih

KPU Masih Pertimbangkan Penggunaan e-Voting pada Pemilu Mendatang

Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.

Dua Luka Gorontalo: Kemiskinan dan Kesenjangan

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia