Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ISU resuffle kabinet kabinet kembali berembus. Menurut pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan Presiden Jokowi dihadapkan pada pilihan yang cukup dilematis. Menurutnya resuffle kabinet kali ini lebih mengarah pada power sharing dengan muatan politis yang cukup kental dalam menyambut pemilu 2024.
"Kondisinya sekarang partai politik pendukung pemerintah Jokowi dihadapkan pada isu ketidakharmonisan dalam mendukung kerja-kerja pemerintah Jokowi. Kekuatan partai politik pendukung pemerintah Jokowi seolah-olah terbelah dua, yang satu melanjutkan titahnya Jokowi yang lainnya membentuk kerjasama politik dengan partai politik yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah," ujar Ikwhan di Jakarta, Sabtu (24/12).
Lebih lanjut menurut Ikhwan partai pendukung pemerintah terbelah dalam menghadapi konstelasi Pilpres 2024, salah satunya adalah partai NasDem. NasDem secara intim dinilai menjalin hubungan dengan partai oposisi pemerintah seperti partai Demokrat dan partai PKS dengan membentuk tim khusus dalam mendukung Anis Baswedan maju pada Pilpres 2024.
"Anggota koalisi partai yang pendukung pemerintah tentu memanfaatkan peluang ini, agar jatah kursi untuk partainya di tambah jika ada kader partai lain yang keluar. Rebutan kursi menteri akan mengguncang stabilitas politik ditengah hangatnya isu Pilpres 2024, saya melihat adanya pergeseran kepentingan politik baru antara sesama partai politik pendukung pemerintah dalam menentukan figur capres di Pilpres nantinya," ujarnya.
Baca juga: Lembaga Survei: Publik yang Tidak Puas Cenderung akan Memilih Anies
Ikhwan melanjutkan, NasDem menjadi salah satu pilihan dilematis bagi Presiden Jokowi dalam merombak susunan kabinet. Apalagi setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden diduga menyebabkan hubungan NasDem dengan Jokowi mulai dingin sehingga ada yang memanfaatkan peluang ini.
“Perombakan kabinet ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bisa saja posisi menteri diisi oleh partai politik atau di luar partai politik untuk menjaga stabilitas politik di pemerintahan,” ujar Ikhwan.
Menurut Ikhwan Jokowi secara pribadi tidak terbebani karena tidak lagi maju sebagai capres. NasDem disampaikan Ikhwan juga memiliki dilema yang sama dengan yang dialami Jokowi. Sikap politik yang diambil oleh NasDem realitis dengan mencari figur populer agar berdampak kepada suara partai setelah Jokowi tidak lagi maju sebagai capres.
"Sebagai partai politik yang mendukung Anies dengan elektabilitas cukup tinggi, tentu menguntungkan bagi partai yang tidak memiliki kandidat capres," ungkapnya. (OL-4)
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, angkat bicara soal absennya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih jilid III di Istana Negara, Rabu (17/9).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan rekor penutupan tertinggi sepanjang masa di level 8.025,18 pada perdagangan kemarin, Rabu (17/9).
Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam mereshuffle Kabinet Merah Putih merupakan upaya untuk konsolidasi kekuasaan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved