Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
ISU resuffle kabinet kabinet kembali berembus. Menurut pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan Presiden Jokowi dihadapkan pada pilihan yang cukup dilematis. Menurutnya resuffle kabinet kali ini lebih mengarah pada power sharing dengan muatan politis yang cukup kental dalam menyambut pemilu 2024.
"Kondisinya sekarang partai politik pendukung pemerintah Jokowi dihadapkan pada isu ketidakharmonisan dalam mendukung kerja-kerja pemerintah Jokowi. Kekuatan partai politik pendukung pemerintah Jokowi seolah-olah terbelah dua, yang satu melanjutkan titahnya Jokowi yang lainnya membentuk kerjasama politik dengan partai politik yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah," ujar Ikwhan di Jakarta, Sabtu (24/12).
Lebih lanjut menurut Ikhwan partai pendukung pemerintah terbelah dalam menghadapi konstelasi Pilpres 2024, salah satunya adalah partai NasDem. NasDem secara intim dinilai menjalin hubungan dengan partai oposisi pemerintah seperti partai Demokrat dan partai PKS dengan membentuk tim khusus dalam mendukung Anis Baswedan maju pada Pilpres 2024.
"Anggota koalisi partai yang pendukung pemerintah tentu memanfaatkan peluang ini, agar jatah kursi untuk partainya di tambah jika ada kader partai lain yang keluar. Rebutan kursi menteri akan mengguncang stabilitas politik ditengah hangatnya isu Pilpres 2024, saya melihat adanya pergeseran kepentingan politik baru antara sesama partai politik pendukung pemerintah dalam menentukan figur capres di Pilpres nantinya," ujarnya.
Baca juga: Lembaga Survei: Publik yang Tidak Puas Cenderung akan Memilih Anies
Ikhwan melanjutkan, NasDem menjadi salah satu pilihan dilematis bagi Presiden Jokowi dalam merombak susunan kabinet. Apalagi setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden diduga menyebabkan hubungan NasDem dengan Jokowi mulai dingin sehingga ada yang memanfaatkan peluang ini.
“Perombakan kabinet ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bisa saja posisi menteri diisi oleh partai politik atau di luar partai politik untuk menjaga stabilitas politik di pemerintahan,” ujar Ikhwan.
Menurut Ikhwan Jokowi secara pribadi tidak terbebani karena tidak lagi maju sebagai capres. NasDem disampaikan Ikhwan juga memiliki dilema yang sama dengan yang dialami Jokowi. Sikap politik yang diambil oleh NasDem realitis dengan mencari figur populer agar berdampak kepada suara partai setelah Jokowi tidak lagi maju sebagai capres.
"Sebagai partai politik yang mendukung Anies dengan elektabilitas cukup tinggi, tentu menguntungkan bagi partai yang tidak memiliki kandidat capres," ungkapnya. (OL-4)
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
PROSES penyusunan anggaran belanja dan strategi pembangunan Tahun 2026 serta RAPBN 2026 saat ini sedang berlangsung.
Mensesneg sekaligus juru bicara Istana, Prasetyo Hadi menyebut belum ada rencana dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Meski isu bergabungnya PDIP ke pemerintahan kerap muncul, ia menegaskan bahwa partai tersebut telah mendapatkan posisi strategis di luar kabinet.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved