Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) akan menentukan kelanjutan rencana koalisi mereka bersama NasDem dan Demokrat pada akhir tahun 2022. Koalisi tersebut dibentuk untuk mengantar Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
"AKhir tahun ini kemungkinan akan dibahas di Majelis Syuro," ujar Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid melalui keteranganya di Jakarta, Rabu (30/11).
Majelis Syuro PKS akan mendengarkan terlebih dahulu laporan Wakil ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman. Sohibul merupakan perwakilan PKS di Tim Kecil penggagas Anies Baswedan bersama NasDem dan Demokrat. Selanjutnya Majelis Syuro akan mempertimbangkan laporan tersebut dan mengeluarkan keputusan.
"Ya kalau di Majelis Syura hasilkan keputusan, ya akan diumumkan. Tergantung nanti hasil musyawarahnya," kata dia.
Rencana NasDem, PKS, dan Demokrat mengusung Anies pada Pilpres 2024 semakin intens dilakukan. Selain rutin mengadakan pertemuan, saat ini NasDem diketehaui juga memfasilitasi safari politik Anies ke berbagai daerah.
Baca juga: LSI: AHY Cawapres paling Mampu Menangkan Anies Baswedan
Diketahui dalam waktu dekat Anies akan melanjutkan safari politik ke wilayah Sumatera yang dimulai dari Provinsi Aceh pada 2 hingga 3 Desember mendatang. Berlanjut ke Padang Sumatera Barat hingga Pekanbaru Riau hingga 5 Desember. Setelah itu NasDem akan membawa Anis ke Jayapura dan Makassar pada 10 dan 12 Desember.
"Nanti Insya Allah kita akan ada rencana natal bersama di Papua," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.
Willy mengungkapkan NasDem memiliki sejumlah strategi dalam mengenalkan Anies. NasDem ingin Anies lebih dikenal di kota-kota kecil di luar Pulau Jawa.
"Ibarat makan bubur kita makan dari yang berada di pinggiran terlebih dahulu. Baru kemudian yang di tengah," terangnya.
Willy mengklaim bahwa strategi tersebut juga diikuti oleh dua partai koalisi pendukung Anies, yaitu PKS dan Demokrat. Karena setiap kunjungan di sejumlah daerah ketiga pengurus partai selalu ikut mendampingi.
"Kalau teman-teman lihat selalu ada pengurus DPD atau DPW dari setiap partai yang mendampingi Pak Anies," terangnya. (OL-4)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved