Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) akan menentukan kelanjutan rencana koalisi mereka bersama NasDem dan Demokrat pada akhir tahun 2022. Koalisi tersebut dibentuk untuk mengantar Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
"AKhir tahun ini kemungkinan akan dibahas di Majelis Syuro," ujar Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid melalui keteranganya di Jakarta, Rabu (30/11).
Majelis Syuro PKS akan mendengarkan terlebih dahulu laporan Wakil ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman. Sohibul merupakan perwakilan PKS di Tim Kecil penggagas Anies Baswedan bersama NasDem dan Demokrat. Selanjutnya Majelis Syuro akan mempertimbangkan laporan tersebut dan mengeluarkan keputusan.
"Ya kalau di Majelis Syura hasilkan keputusan, ya akan diumumkan. Tergantung nanti hasil musyawarahnya," kata dia.
Rencana NasDem, PKS, dan Demokrat mengusung Anies pada Pilpres 2024 semakin intens dilakukan. Selain rutin mengadakan pertemuan, saat ini NasDem diketehaui juga memfasilitasi safari politik Anies ke berbagai daerah.
Baca juga: LSI: AHY Cawapres paling Mampu Menangkan Anies Baswedan
Diketahui dalam waktu dekat Anies akan melanjutkan safari politik ke wilayah Sumatera yang dimulai dari Provinsi Aceh pada 2 hingga 3 Desember mendatang. Berlanjut ke Padang Sumatera Barat hingga Pekanbaru Riau hingga 5 Desember. Setelah itu NasDem akan membawa Anis ke Jayapura dan Makassar pada 10 dan 12 Desember.
"Nanti Insya Allah kita akan ada rencana natal bersama di Papua," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.
Willy mengungkapkan NasDem memiliki sejumlah strategi dalam mengenalkan Anies. NasDem ingin Anies lebih dikenal di kota-kota kecil di luar Pulau Jawa.
"Ibarat makan bubur kita makan dari yang berada di pinggiran terlebih dahulu. Baru kemudian yang di tengah," terangnya.
Willy mengklaim bahwa strategi tersebut juga diikuti oleh dua partai koalisi pendukung Anies, yaitu PKS dan Demokrat. Karena setiap kunjungan di sejumlah daerah ketiga pengurus partai selalu ikut mendampingi.
"Kalau teman-teman lihat selalu ada pengurus DPD atau DPW dari setiap partai yang mendampingi Pak Anies," terangnya. (OL-4)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved