Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SATU video viral menunjukkan percakapan antara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertemuan terjadi di tengah pertemuan relawan Jokowi yang bertajuk Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (26/11).
Kepada Jokowi, Benny mengaku gemas alias geregetan untuk melakukan perlawanan. "Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Kalau bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, penegakan hukum yang harus," kata dia.
"Penegakan hukum bagaimana?" tanya Jokowi. Benny lalu mencontohkan pihak-pihak yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, mengadu domba, menghasut, dan menyebarkan kebencian. "Semua bisa dijerat dengan hukum," ujarnya.
Penegakan hukum inilah, kata Benny, yang harus dilakukan oleh pemerintah. "Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya sudah kami lawan mereka di lapangan misalnya," ujar Benny.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah menilai bahwa yang disampaikan Benny Ramdhani itu tidak perlu ditanggapi serius karena hanya ingin cari muka dan cari perhatian saja kepada Jokowi. Mumpung bisa bicara langsung, Benny memakai kesempatan itu untuk mengambil hati Presiden.
"Saya menduga sepertinya dia lagi cari muka saja ke Jokowi jadi enggak perlu dianggap serius. Tidak perlulah Jokowi diajari atau diprovokasi bagaimana cara menghadapi serangan dari lawan politiknya karena sudah delapan tahun ini menjabat Presiden beliau sangat berhasil mengatasi semua lawannya tanpa kekerasan. Cari perhatian sih boleh saja tetapi enggak usah lebay juga," ujar Mardiansyah yang juga aktivis 98 dalam keterangan tertulis, Senin (28/11).
Ia mengaku juga pendukung setia Jokowi karena sejak awal meyakini Presiden orang baik yang ikhlas bekerja demi bangsa dan rakyatnya. Pihaknya akan mengawal pemerintahan Jokowi sampai tuntas tetapi kita semua pun menyadari di mana pun ada kekuasaan dan siapa pun yang berkuasa tentu akan ada perlawanan dari yang tidak suka atau merasa dirugikan dari lawan politik. "Bahkan saya rasa sekarang sudah jauh lebih kondusif situasinya. Jadi agak heran saja kalo tiba-tiba Benny Ramdhani menyampaikan hal itu seakan-akan sedang ada serangan politik yang sangat keras sekali seperti terlihat dalam video yang tersebar."
Ia menyarankan kepada pihak yang setia mendukung Jokowi seharusnya bisa menahan diri bukan justru malah membuat situasi menjadi keruh dengan menampilkan tampilan arogansi seperti itu. Ucapan yang kurang elok itu justru berpotensi membuat perpecahan sesama anak bangsa. Ia malah mengira jangan-jangan yang dimaksud itu bukan serangan terhadap Jokowi tetapi serangan terhadap dirinya sendiri secara pribadi yang digeneralisasi menjadi serangan pada kekuasaan. Benny diingatkan agar fokus saja pada tugas negara yang diembannya agar dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat. (OL-14)
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Benar, dia korban tindak pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved