Rabu 23 November 2022, 15:24 WIB

Tidak Boleh Jabat Wantimpres, Mardiono Diberi Jabatan Utusan Khusus Presiden

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Tidak Boleh Jabat Wantimpres, Mardiono Diberi Jabatan Utusan Khusus Presiden

Antara
Muhammad Mardiono menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pelantikan di Istana Negara.

 

PRESIDEN Joko Widodo melantik Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Adapun pemberian jabatan tersebut tidak terlepas dari status Mardiono yang kini menjabat sebagai P[elaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Dengan memegang jabatan petinggi partai politik, dirinya tidak boleh lagi menduduki posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang sedianya sudah ditempati sejak 2019. Aturan itu telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006.

"Beliau kan sekarang memimpin partai politik, jadi sesuai undang-undang tidak boleh di Wantimpres lagi," ujar Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Rabu (23/11).

Baca juga: PPP: Penentuan Capres di KIB Masih Berlangsung

Namun, karena tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan oleh Kepala Negara, Mardiono digeser dari posisi Wantimpres ke jabatan baru, yakni Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

"Tenaganya masih sangat dibutuhkan. Beliau penuh vitalitas dan energi, sehingga Presiden menjadikannya sebagai Utusan Khusus di Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan," imbuhnya.

Selepas pelantikan, Mardiono memaparkan bahwa di posisi barunya, dia bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program pemerintah. Khususnya, pada bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

Baca juga: Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023

"Tugas ini akan saya jalankan dengan merujuk pada Perpres Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan pangan pemerintah, yang baru saja dikeluarkan oleh bapak Presiden," jelas Mardiono.

Dirinya juga berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, penguatan ketahanan pangan dan penurunan tingkat kemiskinan adalah dua persoalan yang saling terhubung.

Ketika masyarakat bisa mengakses bahan pangan secara baik, mudah dan murah, lanjut dia, otomatis angka kemiskinan juga akan berkurang.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, saya akan terus melakukan koordinasi, melakukan kunjungan ke lapangan, serta melakukan kajian. Saat ini, dunia sedang menghadapi krisis, jadi masalah ini menjadi prioritas utama," tutupnya.(OL-11)

Baca Juga

Ist

Peneliti LSI: Mesin Partai On Fire, Golkar Bakal Menang Pemilu di Jabar

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 November 2022, 14:46 WIB
Ormas yang didirikan Partai Golkar yang saat ini masif bergerak di Provinsi Jawa Barat berpotensi akan memenangkan Partai Golkar di Pemilu...
dok.ist

3 Komisioner LMKN Tantang Tergugat Buktikan Dalil Jawaban dalam Sidang

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 November 2022, 12:00 WIB
KUASA hukum tiga anggota komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) 2019–2024, Fredrik J Pinangkury, menyampaikan pihaknya...
dok.bawaslu luwu timur

Bawaslu: Pemilu 2024 Lebih Dinamis Dibanding Pemilu sebelumnya

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 27 November 2022, 10:25 WIB
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebut bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih dinamis dibanding pemilu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya