Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PARTAI Demokrat menyebut penentuan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan akan dibahas bersama-sama oleh ketiga partai politik (parpol) mitra koalisi.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP partai Demokarat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan parpol Koalisi perubahan yakni Demokrat, NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengedepankan koalisi yang sejajar dan terbuka.
"Karena dasar dari koalisi kami adalah equal parnertship, kesejajaran. Bukan satu mendominasi yang lain, ataupun satu di atas yang lain. Semua dalam posisi sejajar," ujar Herzaky saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (19/11).
Selain cawapres, pembahasan visi misi dan plaftorm pemerintahan ke depan juga turut dibicarakan secara terbuka dan bersama-sama oleh antar mitra koalisi. Juga terkait, kebijakan, program perubahan, strategi pemenangan, jadwal deklarasi. Kesejajaran posisi ketiga parpol dalam Koalisi Perubahan disampaikan Herzaky merupakan pondasi utama dalam memenangkan Anies Baswedan di 2024 mendatang.
Baca juga: Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, dan HRS adalah Tokoh Pemimpin Perubahan
"Inilah fondasi yang membuat bangunan Koalisi Perubahan kokoh, tak mudah diterjang isu, fitnah, maupun upaya pecah belah apapun," ungkapnya.
Posisi yang sejajar disampaikan oleh Herzaky memerlukan komunikasi yang terbuka dan setara antar parpol. Setiap parpol bebas dan bisa menyampaikan pemikiran, pandangan, dan argumen terkait strategi dan arah pemenangan 2024 termasuk penentuan cawapres.
"Semua dibahas secara terbuka di antara kami," ungkapnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai, Koalisi Perubahan untuk segera mendeklarasikan koalisinya secara resmi. Hal tersebut bisa menjadi solusi untuk meredam konflik antarkader parpol yang tengah melakukan penjajakan kerja sama.
“Ikhtiar politik mengumumkan Koalisi Perubahan dan Anies secara resmi terlebih dahulu seenggaknya langkah maju sebagai sinyal keseriusan,” sebut Agung.
Menurut Agung, deklarasi yang dilakukan akan memperkuat koalisi hingga kader ke tiga partai dalam menghadapi dinamika pilpres. Deklarasi juga dapat mengatasi gangguan soliditas internal di masing-masing parpol.
“Sisi positifnya kini semua pihak Koalisi Perubahan bisa membayangkan efek dari kontraksi-komplikasi politik yang bakal dihadapi apabila tak diselesaikan satu demi satu pekerjaan rumah yang ada di depan mata,” tuturnya. (OL-4)
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Langkah penghapusan tunjangan itu juga penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan pelantikan tersebut sekaligus menjadi langkah awal penyusunan program kerja untuk lima tahun ke depan.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved