Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) disebut masih menimbang untuk memberikan dukungan kepada sosok yang didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Adapun sosok yang dimaksud yaitu Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto atau Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menyikapi survei Litbang Kompas. Dalam survei tersebut, hanya 15% responden akan memilih capres yang didukung Presiden Jokowi.
"Kalau hari ini misal yang berkembang ada nama Ganjar, Pak Prabowo, kayaknya Pak Jokowi masih menimbang-nimbang pada dua figur ini," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Baca juga: Relawan Sebut Jokowi tak Pernah Beri Restu Kepada Capres Tertentu, Masih Fokus Agenda Kebangsaan
Ketua Komisi X itu mengakui jika dukungan Jokowi berdampak. Salah satunya bisa dianggap sebagai pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan.
"Ya tentu harus diakui ada efeknya," ujar dia.
Selain itu, dia menyambut baik pujian Jokowi kepada Prabowo dalam beberapa kali kesempatan. Apresiasi itu diberikan karena PKB dan Gerindra sudah menjalin kesepakatan berkoalisi pada Pilpres 2024.
"Sebagai sesama partai koalisi yang sudah membangun kerja sama tentu kita apresiasi," ujar dia.(OL-4)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved