Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) disebut masih menimbang untuk memberikan dukungan kepada sosok yang didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Adapun sosok yang dimaksud yaitu Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto atau Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menyikapi survei Litbang Kompas. Dalam survei tersebut, hanya 15% responden akan memilih capres yang didukung Presiden Jokowi.
"Kalau hari ini misal yang berkembang ada nama Ganjar, Pak Prabowo, kayaknya Pak Jokowi masih menimbang-nimbang pada dua figur ini," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Baca juga: Relawan Sebut Jokowi tak Pernah Beri Restu Kepada Capres Tertentu, Masih Fokus Agenda Kebangsaan
Ketua Komisi X itu mengakui jika dukungan Jokowi berdampak. Salah satunya bisa dianggap sebagai pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan.
"Ya tentu harus diakui ada efeknya," ujar dia.
Selain itu, dia menyambut baik pujian Jokowi kepada Prabowo dalam beberapa kali kesempatan. Apresiasi itu diberikan karena PKB dan Gerindra sudah menjalin kesepakatan berkoalisi pada Pilpres 2024.
"Sebagai sesama partai koalisi yang sudah membangun kerja sama tentu kita apresiasi," ujar dia.(OL-4)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved