Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
FAUZAN Rachmansyah secara resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya. Dia menggantikan Badarudin Andi Picunang setelah ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono.
Ketua DPP Partai Berkarya Yan Mulia Abidin pada Minggu (13/11) mengatakan kepastian Fauzan mengisi posisi sekjen didapat setelah ada SK Kemenkumham No. M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya periode 2020-2025.
Dalam SK tersebut diketahui Muchdi adalah Ketua Umum Partai Berkarya hasil Munaslub yang digelar 1 Oktober 2022 dan Ketua Formatur. Selain Fauzan yang menjadi Sekjen, Muchdi juga menunjuk Muhammad Alkahfi Try Dalle sebagai Bendahara Umum (Bendum).
Fauzan sendiri dinilai mencerminkan semangat muda Partai Berkarya untuk menuju perbaikan. Fauzan disebutkan memiliki semangat generasi milenial yang juga sukses mengembangkan Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) yang merupakan sayap Partai Berkarya. “Ketua Umum menunjuk Fauzan Rachmansyah sebagai Sekretaris Jenderal, untuk kepentingan Partai Berkarya dimasa depan," imbuh Yan Mulia.
Sementara itu, Wasekjen Partai Berkarya Rizqi Prihanto mengatakan, terpilihnya Fauzan sebagai Sekjen mengakhiri konflik partai yang terjadi selama ini. Fauzan sosok yang mendapat dukungan penuh dari hampir seluruh kader partai baik pusat maupun daerah.
"Alhamdulillah Ketua Umum menjadikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, sosok muda yang energik," kata Rizqi.
Baca juga: Kesehatan Mental adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak
Rizqi melanjutkan, Fauzan juga memiliki rekam jejak yang baik. Dia dikenal sebagai aktivis, pengacara, pengusaha muda, dan sempat masuk dalam jajaran 20 pemuda yang paling berpengaruh di Indonesia menurut survey salah satu lembaga riset. "Bro Fauzan sebelumnya menjadi Ketua Umum AMPB, yaitu organisasi sayap Partai Berkarya, dan juga menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pemuda & Olahraga," ucapnya.
"Dengan terpilihnya Fauzan, sudah saatnya Partai Berkarya digawangi anak-anak muda, yang juga memiliki pengaruh dalam menentukan arah pembangunan bangsa," ujar Rizki yang merupakan pengurus dari awal berdirinya Partai Berkarya pada 2016
"Sekarang saatnya yang muda yang berkarya. Ketua Umum memiliki visi pengurus DPP Partai Berkarya sebisa mungkin didominasi fresh blood, Under 40s (U-40). In fact, Bendahara Umum kami juga malah U-30. Ini agar tata kelola partai bisa lebih agile, lincah, dan kekinian," sambung dia.
Menurut Rizqi, komposisi struktur DPP Partai Berkarya lengkap, banyak kader milenial, dan tetap ada kader kolonial. Dua generasi tersebut punya kelebihan masing-masing yang bisa saling melengkapi untuk bersama-sama memperkuat Partai Berkarya ke depan. (R-3)
Marullah sempat menjadi Sekda DKI sebelum dicopot dan dijadikan Deputi oleh eks Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
DPC-DPC PPP di Bali sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kebijakan DPP PPP dalam pergantian Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW PPP Bali.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dipastikan akan hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hakim pemutus kurang peka atas aspirasi masyarakat yang ingin koruptor dihukum berat.
Sendi Fardiansyah ialah seorang pemuda yang lahir di pinggiran Kota Bogor pada 24 September 1988. Ia berhasil memulai kariernya menjadi Sespri Ibu Negara sejak 2015.
KPK memanggil Sekretaris Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Sulistyono. Pemanggilan itu terkait dugaan korupsi di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved