Kamis 10 November 2022, 10:34 WIB

Pimpinan KPK Minta Masalah Firli Bertemu Lukas Enembe Tidak Diperpanjang

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Pimpinan KPK Minta Masalah Firli Bertemu Lukas Enembe Tidak Diperpanjang

MI/Marcel K
Ketua KPK Firli Bahuri menemui Gubernur Papua Lukas Enembe di kediamannya di Jayapura, Kamis (3/11).

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nuruf Ghufron meminta masalah kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe di Papua, beberapa waktu lalu, tidak diperpanjang. Lukas Enembe saat ini memang berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi, tapi Ghufron menjelaskan bahwa pertemuan itu karena adanya perintah tugas institusional sehingga diketahui oleh seluruh pimpinan KPK. Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pimpinan yang bertemu pihak berperkara.

"Sangat disayangkan adik-adik dan pegiat antikorupsi memahami hukum secara letterlijk (memajami Hukum hanya secara harfiah). Pemahaman yang sempit tersebut menimbulkan kegaduhan yang tidak semestinya," ujar Ghufron melalui keterangan tertulis, Kamis (10/11).

Di sisi lain, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menganggap Dewan Pengawas KPK salah dalam menafsirkan Pasal 36 huruf a Undang-Undang No.19/2019 tentang KPK. Dewas disebut membiarkan tindakan Firli bertemu Lukas karena dianggap bagian dari pelaksanaan tugas. Sebaliknya, Ghufron mengatakan Pasar 36 ayat 1 UU 30/2002 harus dipahami dan dibaca sebagai larangan personal kepada pimpinan untuk tidak mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung yang didasari atas kepentingan atau inisiasi sendiri.

"Jadi larangan untuk mengadakan pertemuan dengan alasan apapun tersebut adalah alasan pribadi apapun. Sementara yang dilakukan oleh ketua KPK perintah institusional," tuturnya.

Menurut Ghufron, tidak mungkin KPK dapat melakukan penindakan jika tidak menemui tersangka. Ia menjelaskan, pimpinan KPK diberikan kewenangan atribusi, delegasi dan mandat sebagaimana Pasal 6 huruf e UU KPK, untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Ia mengajak pegiat antikorupsi turut mengawal dan mengawasi KPK dalam kerja-kerja substansial. "Bukan pada hal yang tidak penting seperti ini, karenanya saya berharap kita tidak perlu memperpanjang masalah ini," tukasnya. (OL-12)

 

Baca Juga

Antara

Saksi Sebut Perputaran Uang Duta Palma untuk Roda Bisnis

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 28 November 2022, 23:16 WIB
Dalam dakwaan, disebutkan pada 2013, Surya melakukan pembayaran tanah dan bangunan perkantoran di Jalan...
Dispenal

Jokowi Segera Siapkan Pengganti Laksamana Yudo Margono

👤MGN 🕔Senin 28 November 2022, 22:31 WIB
"Secepatnya presiden akan menyiapkan, tentu saja kami menunggu proses untuk persetujuan panglima TNI,"...
Dok. kemenkumham

Kurator BHP Ditjen AHU Kemenkumham Tingkatkan Kapasitas Melalui Pelatihan Dasar Kurator

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Senin 28 November 2022, 22:13 WIB
Selain itu, melalui pelatihan tersebut, para Kurator BHP menambah pengetahuan yang dapat dijadikan bekal bagi Fungsional Kurator...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya