Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA membangun kemandirian bangsa harus diperkuat dengan dukungan kebijakan yang strategis agar mampu menghadapi persaingan global. Kebijakan yang dihasilkan para pemangku kepentingan harus konsisten berlandaskan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.
"Survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat kita menolak intervensi asing dalam setiap kebijakan nasional itu sangat membanggakan. Itu artinya semangat kemandirian kita tinggi, sebagai modal untuk menghadapi persaingan global," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/10).
Berdasarkan riset Pusat Kajian Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 90% masyarakat Indonesia menolak adanya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan nasional.
Survei itu dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Pancasila, melalui jajak pendapat secara daring terhadap 1.000 responden.
Berdasarkan survei juga ditemukan 62% responden menganggap pemerintah masih berpegang pada Pancasila sebagai dasar pembuatan kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam.
Menurut Lestari, fakta tersebut harus terus ditingkatkan sebagai modal anak bangsa dalam menghadapi beragam bentuk persaingan di tingkat global.
Nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kemandirian, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar ditumbuhkembangkan di kalangan masyarakat luas untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan bangsa ini.
Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berharap nilai-nilai kebangsaan tersebut dapat konsisten ditanamkan sejak dini lewat keluarga, komunitas masyarakat, maupun institusi pendidikan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama membangun optimisme yang kuat dalam menghadapi potensi ancaman krisis global.
Menurut Rerie, momentum meningkatnya semangat kemandirian dan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan warisan dari para pendiri bangsa, harus terus dilestarikan sebagai pedoman bangsa ini dalam menjawab setiap tantangan yang dihadapi. (OL-13)
Baca Juga: MK Putuskan Menteri "Nyapres" Tidak Perlu Mundur
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Kasus Pandji Pragiwaksono membuka diskusi publik tentang adat dan budaya Toraja. Mengenal nilai, tradisi, dan makna sakral budaya Toraja di tengah polemik.
Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penghinaan adat Toraja. Ia mengaku telah meminta maaf dan mengikuti proses hukum.
Kemudian, Herman menyebut Eggi Sudjana adalah sahabat perjuangan Roy Suryo cs dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. I
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved