Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir dinilai sebagai calon wakil presiden terbaik untuk calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Pasalnya, kata peneliti The Indonesian Institute Ahmad Hidayah, Erick Thohir dinilai punya berbagai faktor yang mampu menguatkan posisi Ganjar Pranowo sebagai capres.
Ia menjelaskan berdasarkan data dari lembaga survei Charta Politika, Ganjar sangat lemah di beberapa daerah di Indonesia. Seperti, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Berkebalikan dengan Ganjar, Erick Thohir memiliki elektabilitas yang kuat di tiga daerah tersebut.
“Pak Erick Thohir cocok jadi cawapres dari Pak Ganjar, karena bisa menopang elektabilitasnya di daerah-daerah yang lemah,” tutur Ahmad lewat keterangannya, Senin (24/10).
Ia menambahkan, Erick tak hanya memiliki elektabilitas, eks Presiden Inter Milan itu juga memiliki hubungan dekat dengan elite politik dan masyarakat akar rumput.
Kedekatan Erick Thohir bersama Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik seperti Airlangga Hartanto, Zulkifli Hasan serta Prabowo Subianto menjadi keuntungan bagi Ganjar untuk bisa mendapatkan golden tiket pencapresan.
Sedangkan, elektabilitas Erick Thohir yang bisa menopang capres di pilpres adalah contoh dari kedekatannya bersama masyarakat akar rumput. Apalagi ia banyak membantu masyarakat sebagai Ketua Pelaksanan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui berbagai program ekonomi kerakyatan seperti Mekaar dan KUR.
Kemudian, Erick Thohir juga memiliki rekam jejak kepemimpinan yang jelas. Erick Thohir berhasil menyulap BUMN pesakitan menjadi perusahaan yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia.
“Berbagai penugasan strategis yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Erick Thohir berhasil diselesaikan, ini membuatnya menjadi pemimpin yang berhasil,” kata Ahmad.
Terbaru, Erick Thohir berhasil menjalankan misi melakukan diplomasi ke FIFA agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi atas tragedi Kanjuruhan yang menelan korban jiwa sebanyak 133 orang.
Tugas yang langsung diberikan oleh Presiden Jokowi ini pun berhasil diselesaikan dengan baik. Bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino datang langsung bertemu presiden untuk membantu Indonesia melakukan transformasi sepak bola.
“Modal Pak Erick Thohir ini lengkap menjadi menteri kepercayaannya Presiden Jokowi, pemimpin berhasil, rekam jejaknya bagus, punya elektabilitas yang menopang capres dan logistik yang kuat,” ujar Ahmad.
Ia menambahkan, jika duet Ganjar – Erick Thohir bisa diwujudkan terwujud dengan potensi diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi Golkar, PAN, PPP. Erick Thohir menjadi solusi yang tepat karena figur tengah dan tidak memiliki identitas partai. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved