Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem mempersilakan Anies Baswedan untuk menentukan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi dirinya sebagai pasangan calon presiden (capres) dan cawapres pada Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menjelaskan baik NasDem maupun Anies, masih memiliki waktu yang lebih dari cukup. Dalam hal ini, untuk menentukan partner koalisi dan cawapres pendamping Anies.
Baca juga: Perwakilan NasDem di Malaysia Mulai Gandeng Relawan Anies Baswedan
"Proses politiknya tentu yang dilakukan koordinasi bersama-sama dengan partai koalisi dan masih panjang jalannya. Masih jauh, waktu masih cukup," ungkap Johnny, Selasa (18/10).
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penentuan cawapres juga akan dilakukan bersama-sama dengan partai koalisi pendukung Anies. NasDem akan mempertimbangkan tingkat elektoral pendamping Anies dalam pilpres mendatang.
Baca juga: Demokrat Sebut AHY akan Intens Bertemu Anies
"Paket capres dan cawapres tidak saja terkait relasi kerja, melainkan juga efek elektoral yang lebih kuat dari waktu ke waktu, sampai dengan pilpres nanti," imbuhnya.
Menurutnya, Anies dan cawapresnya jika nanti terpilih pada 2024, telah mendapat tugas dari NasDem untuk melanjutkan pembangunan yang digencarkan pemerintahan Joko Widodo. Keberlanjutan program Jokowi-Ma'ruf dinilai wajib untuk dijaga.
"Kontinuitas itu harus dijaga," pungkas Johnny.(OL-11)

Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved