Gaya Hidup Polisi Disinggung, Pengamat: Lupa Dibiayai Rakyat

PENELITI dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpendapat bahwa gaya hidup mewah anggota kepolisian menggambarkan bahwa mereka lupa asal pendapatannya.

"Mereka lupa kalau mereka lahir dari rakyat, dibiayai oleh rakyat. Mereka menganggap bahwa rakyat sebagai objek yang dilawan, bukan dilayani," ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (15/10).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada anggota Polri yang memiliki hidup mewah, tidak memiliki sense of crisis di tengah pelemahan ekonomi global. Menanggapi hal itu, Bambang mengatakan polisi dengan gaya hidup mewah lupa dengan Tribata dan Catur Prasetya, serta Panca Prasetya Polri.

Baca juga: Presiden Jokowi Singgung Masalah Gaya Hidup Polri

"Anggota Polri yang hidup mewah, seperti ingkar terhadap Tribata dan Catur Prasetya, serta Panca Prasetya Polri. Jika mereka mengikuti janji suci tersebut, tidak ada gaya hidup mewah," pungkas Bambang.

Menurutnya, perlu dilakukan pengawasan umum, serta tindakan tegas oleh Divpropam Polri dan Irwasum Polri. Langkah itu bertujuan mengawasi perilaku hidup mewah di tengah kepolisian.

Jika seorang anggota Polri hidup dari pendapatan asli, pihaknya memastikan tidak ada anggota Polri yang mampu hidup mewah. "Kalo mereka hidup dari uang halal, dari yang sewajarnya, tidak ada yang bisa hidup mewah. Ini perlu pengawasan umum dari mayarakat," sambung dia.

Baca juga: Kompolnas: Polri Harus Tegas Tangani Kasus Narkoba Teddy Minahasa

Dalam hal ini, Bambang juga menyinggung penangkapan Irjen Teddy Minahasa, yang tersandung kasus peredaran narkoba. Teddy diduga mengambil barang bukti hasil pengungkapan sabu di Polres Bukittinggi, Sumatera Barat.

Pihaknya turut menyoroti promosi yang dilakukan Kapolri Jendral Listyo Sigit terhada Brigjen Andi Rian sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Tindakan tersebut dinilai paradoks. Sebab, Brigjen Andi menjadi sorotan publik, lantaran kerap mengunakan barang mewah.

"Semakin jelas bahwa mereka tidak punya sense of crisis. Searusnya, setidaknya dia (Brigjen Andi) diberikan sanksi demosi. Bukannya malah dipromosikan menjadi Kapolda," tandas Bambang.(OL-11)