Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia berpendapat langkah partai politik yang sejak sekarang telah mengusung pihak tertentu sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024 membuat masyarakat mempunyai waktu yang cukup untuk mencari pemimpin berikutnya.
"Masyarakat itu diajak punya waktu yang cukup untuk berdiskusi tentang masa depan Indonesia dan mencari pemimpin berikutnya. Dari sekarang, mereka punya preferensi, oh si ini. Kemudian, dia (capres) dinilai," ujar Ahmad Doli, saat ditemui wartawan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, hari ini.
Lebih lanjut, secara umum, dia menilai situasi politik menjelang Pemilu 2024 memang berbeda dengan situasi-situasi politik pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Menurut Ahmad Doli, menjelang Pemilu 2024, sebagian partai politik memang melakukan langkah-langkah dalam kurun waktu yang relatif cepat.
"Saya kira, ada situasi yang berbeda ya antara menghadapi Pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Partai-partai politik mulai bergerak agak relatif cepat," ujar dia.
Baca juga: NasDem Minta Kader Jaga Hubungan dengan Partai Lain
Adapun contoh langkah-langkah cepat partai politik itu, di antaranya, sekitar dua tahun sebelum Pemilu 2024, partai-partai politik sudah mulai membicarakan tentang upaya membangun koalisi.
Kemudian, sebagian partai politik yang telah membangun koalisi itu membicarakan tentang konsep yang mereka tawarkan pada bangsa Indonesia serta membangun kekuatan politik, bahkan mulai berinteraksi dengan masyarakat.
Sebelumnya, terkait dengan pengusungan capres dalam Pilpres 2024, beberapa partai yang telah mengambil langkah itu adalah NasDem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Wahid Institut Yenny Wahid sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun akan segera mendeklarasikan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.
"Dalam waktu dekat, paling lama akhir bulan," kata Muhaimin di Gelanggang Olahraga Jakarta Timur, Jumat (7/10).(Ant/OL-4)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved