Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia berpendapat langkah partai politik yang sejak sekarang telah mengusung pihak tertentu sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024 membuat masyarakat mempunyai waktu yang cukup untuk mencari pemimpin berikutnya.
"Masyarakat itu diajak punya waktu yang cukup untuk berdiskusi tentang masa depan Indonesia dan mencari pemimpin berikutnya. Dari sekarang, mereka punya preferensi, oh si ini. Kemudian, dia (capres) dinilai," ujar Ahmad Doli, saat ditemui wartawan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, hari ini.
Lebih lanjut, secara umum, dia menilai situasi politik menjelang Pemilu 2024 memang berbeda dengan situasi-situasi politik pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Menurut Ahmad Doli, menjelang Pemilu 2024, sebagian partai politik memang melakukan langkah-langkah dalam kurun waktu yang relatif cepat.
"Saya kira, ada situasi yang berbeda ya antara menghadapi Pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Partai-partai politik mulai bergerak agak relatif cepat," ujar dia.
Baca juga: NasDem Minta Kader Jaga Hubungan dengan Partai Lain
Adapun contoh langkah-langkah cepat partai politik itu, di antaranya, sekitar dua tahun sebelum Pemilu 2024, partai-partai politik sudah mulai membicarakan tentang upaya membangun koalisi.
Kemudian, sebagian partai politik yang telah membangun koalisi itu membicarakan tentang konsep yang mereka tawarkan pada bangsa Indonesia serta membangun kekuatan politik, bahkan mulai berinteraksi dengan masyarakat.
Sebelumnya, terkait dengan pengusungan capres dalam Pilpres 2024, beberapa partai yang telah mengambil langkah itu adalah NasDem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Wahid Institut Yenny Wahid sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun akan segera mendeklarasikan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.
"Dalam waktu dekat, paling lama akhir bulan," kata Muhaimin di Gelanggang Olahraga Jakarta Timur, Jumat (7/10).(Ant/OL-4)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved