Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk terus meningkatkan profesionalitas. Di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks, angkatan bersenjata harus melanjutkan pemenuhan Minimum Essential Force, membangun kekuatan yang selaras dengan pembangunan nasional.
"Di tengah tantangan bangsa yang kompleks, saya minta TNI terus meningkatkan profesionalitas. TNI harus terus secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force. Pembangunan kekuatan perlu terus selearas dengan pembangunan nasional," ujar Jokowi saat perayaan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10).
Kepala Negara juga berpesan agar program bela negara dilanjutkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
"Ini perlu dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," tuturnya.
Baca juga: TNI bakal Proses Hukum Oknum Prajurit yang Tendang Suporter
TNI juga diminta terus bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Kedua institusi keamanan itu diharapkan turut serta menangani berbagai krisis yang sedang melanda negara, dan juga mengendalikan inflasi.
"Bantu mencapai kemandirian pangan, pengendalian inflasi. Jaga pertahanan dan keamanan agar masyarakat bisa berkarya optimal dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang ada," tutur mantan wali kota Surakarta itu.(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved