Rabu 05 Oktober 2022, 13:22 WIB

Presiden: TNI Harus Tingkatkan Profesionalitas

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Presiden: TNI Harus Tingkatkan Profesionalitas

ANTARA FOTO/Arnas Padda
TNI

 

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk terus meningkatkan profesionalitas. Di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks, angkatan bersenjata harus melanjutkan pemenuhan Minimum Essential Force, membangun kekuatan yang selaras dengan pembangunan nasional.

"Di tengah tantangan bangsa yang kompleks, saya minta TNI terus meningkatkan profesionalitas. TNI harus terus secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force. Pembangunan kekuatan perlu terus selearas dengan pembangunan nasional," ujar Jokowi saat perayaan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10).

Kepala Negara juga berpesan agar program bela negara dilanjutkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

"Ini perlu dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," tuturnya.

Baca juga: TNI bakal Proses Hukum Oknum Prajurit yang Tendang Suporter

TNI juga diminta terus bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Kedua institusi keamanan itu diharapkan turut serta menangani berbagai krisis yang sedang melanda negara, dan juga mengendalikan inflasi.

"Bantu mencapai kemandirian pangan, pengendalian inflasi. Jaga pertahanan dan keamanan agar masyarakat bisa berkarya optimal dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang ada," tutur mantan wali kota Surakarta itu.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA/Raisan Al Farisi

BNPT dan Densus 88 Dituntut Minta Maaf karena Lalai Jaga Agus Sujatno

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 09 Desember 2022, 10:48 WIB
Insiden bom bunuh diri di halaman Polsek Astanaanyar oleh mantan narapidana teroris (napiter) itu adalah bentuk kelalaian BNPT dan...
dok.ant

KUHP Baru Jadi Ancaman Serius Bagi Akademisi Kritis

👤Faustinus Nua 🕔Jumat 09 Desember 2022, 09:10 WIB
KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR pada Selasa, (6/12) dinilai berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat semua...
DOK MI

Komnas HAM: Putusan Kasus HAM Paniai Belum Berikan Keadilan Bagi Korban

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 08 Desember 2022, 23:21 WIB
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai putusan pengadilan HAM pada Peristiwa Paniai Tahun 2014 belum...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya