KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menilai masa kampanye 75 hari dinilai bisa mencegah polarisasi politik pada Pemilu 2024.
"Dengan masa kampanye yang singkat, kami berharap polarisasi itu tidak berlangsung lama. Andaipun ketika itu terjadi," ungkap Komisioner KPU Idham Holik, Kamis (29/9).
Singkatnya waktu kampanye , kata Idham, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pendukung paslon agar lebih rasional mengkampanyekan kandidatnya masing-masing.
Tak hanya itu, Idham mengatakan KPU menyiapkan upaya lain untuk mencegah adanya polarisasi.
"Kuncinya adalah edukasi dengan tujuan meningkatkan literasi politik. Kan edukasi itu amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa," tuturnya.
Baca juga: Anggota DPR Gelar Sosialisasi Pemilu Serentak 2024 di Rembang, Jateng
"Literasi ke semua pihak. Dengan literasi baik, sehingga semua pihak dapat memainkan politik yang sehat, politik yang mencerahkan," tambahnya.
Idham mengaku upaya tersebut bahkan sudah berjalan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU.
"Kami juga meminta ke rekan jurnalis yang senantiasa memberikan informasi yang mencerahkan sehingga para pembaca hari ke hari semakin memahami demokrasi dan kepemiluan di Indonesia," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai polarisasi atau pembelahan masyarakat kemungkinan akan kembali terjadi saat gelaran Pemilu 2024.
Pemicunya, kata Bagja, karena ada persaingan ketat antarcalon presiden. (OL-4)
