Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kinerja pemerintah dan TNI di bidang pertahanan yang dapat dilihat dari berbagai aspek.
“Saya berharap Kemhan dan TNI akan mendapat masukan-masukan yang berharga dan solusi terkait peningkatan kinerja industri pertahanan, peningkatan dalam pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang serta industri amunisi,” ujar Prabowo.
Baca juga: Jaksa Yakin Dakwaan Pelanggar HAM Berat Paniai Sesuai
Prabowo juga meminta masukan BPK terkait pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) di samping memberi nilai tambah terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kepada tim pemeriksa BPK RI kami ucapkan selamat bertugas. Saya berharap agar selalu memberi arahan, asistensi, dan bimbingannya sehingga ke depan Kemhan dan TNI akan semakin baik,” ungkap Prabowo.
“Semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi petunjuk, kekuatan, dan perlindungan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melanjutkan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai,” lanjutnya.
Sementara itu, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi mengatakan BPK akan memberikan pandangan dari sisi yang lain terkait dengan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Kemhan untuk perbaikan-perbaikan ke depan sehingga entitas yang diperiksa memiliki kecukupan baik itu keuangan, SDM, manajerial, sehingga dapat mencapai visi dan misi entitas dalam mendukung visi dan misi nasional.
“Saya sangat setuju bahwa TNI memiliki kesungguhan dan semangat patriotisme dalam menjaga keamanan NKRI. Perkembangan dan tantangan ke depan menjadikan wilayah negara kita salah satu battle ground dari geopolitik dunia. Dan untuk menjaga wilayah kepulauan NKRI bukan hal yang mudah,” ucapnya. (OL-6)
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved