Minim Informasi Publik, Formappi Duga Seleksi Anggota BPK Sarat Kepentingan

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku terkejut dengan agenda Fit and Proper Test Anggota BPK yang akan digelar Komisi XI pada Senin (19/9). Lucius menilai proses seleksi yang dilakukan Komisi XI selama ini nyaris tanpa jejak.

"Tiba-tiba saja sudah di tahap akhir, fit and proper test. Bagaimana proses pendaftaran hingga rangkaian seleksi terhadap para calon selama ini tak banyak diperbincangkan, baik oleh publik, juga oleh DPR sendiri," terangnya.

Lucius menganggap aneh atas minimnya perhatian publik pada proses seleksi anggota BPK karena keseluruhan proses seleksi itu terjadi di DPR yang selalu menjadi buah bibir publik. Ia pun mengungkap adanya dugaan proses itu sebagai sesuatu yang disengaja.

"Hasil akhir berupa keterpilihan anggota BPK yang didominasi oleh kader parpol selama ini adalah jawaban jelas dari proses seleksi yang minim pelibatan publik," tandasnya.

Ia pun menduga minimnya informasi terkait proses fit and proper test itu sangat mungkin untuk mengamankan kepentingan calon-calon dari kalangan parpol. Hal itu juga menjadi celah bagi proses seleksi yang asal-asalan.

"Rangkaian tahapan seleksi lebih semacam sandiwara sekedar untuk menunjukkan proses seleksi memenuhi syarat formil sebagaimana diperintahkan UU. Hasil akhirnya calon-calon yang bisa dititipkan kepentingan parpol yang akan menang," terusnya.

Selain itu, Lucius juga menyoroti terkait kemungkinan proses seleksi itu bisa menjadi ajang pemilihan transaksional yang akan menjadikan uang atau modal dengan jumlah terbesar yang akan menentukan hasil akhir. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah perkara telah terjadi, termasuk kasus pemilihan deputi gubernur BI.

Lucius pesimistis anggota BPK yang terpilih dari proses seleksi seperti ini akan mampu menjalankan tugas secara profesional. Menurutnya, pemilihan anggota BPK juga akan sangat menentukan kredibilitas kinerja BPK yang selama ini kredibilitas hasil audit BPK masih diragukan. Ditambah lagi dengan kemunculan kasus suap antara pejabat dengan auditor BPK agar sekadar bisa mendapatkan predikat penilaian WTP.

"Maka jangan heran ketika ada pejabat yang kinerjanya dilabeli WTP oleh BPK tetapi berakhir di pengadilan karena kasus korupsi. Predikat yang diberikan BPK akhirnya hanya menjadi semacam dekorasi yang penting untuk pencitraan tetapi buruk untuk pengelolaan keuangan negara," sambungnya.

Meski demikian, Lucius masih berharap agar DPR bisa memperbaiki proses seleksi dan transparan dalam Fit and Proper Test Anggota BPK.

"Formappi berharap agar semua catatan kelam soal proses seleksi yang tidak transparan dan transaksional di DPR bisa dicegah pada proses pemilihan anggota BPK besok," pungkasnya. (OL-8)