Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) optimistis langkahnya maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang menuai sukses.
”Tahun 2024, bukan hanya wakil presiden, insya Allah (jadi) presiden Republik Indonesia. Mosok (kader) NU (jadi) wapres terus, rek. Sekali-kali (kader) Nahdlatul Ulama (menjadi) presiden,” ujar Gus Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/9).
Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan ribuan orang saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Ma’had Tahfidz Alquran Pintu Langit, Lembaga Pendidikan Perjuangan Islam Bustanul Ulum, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (9/9).
Gus Muhaimin mengatakan bahwa Kabupaten Jember yang menjadi basis pemilih PKB dan NU memiliki posisi penting dalam proses pemenangan tersebut.
“Insya Allah Jember ini basis PKB, basis NU, basis ahlussunnah wal jamaah akan menyumbang suara terbanyak untuk kemenangan saya,” katanya.
Cicit salah satu pendiri NU KH Bisri Syansuri ini menuturkan, ada sejumlah tujuan yang membuatnya mantap berniat maju sebagai capres. Pertama, menjadikan Indonesia menjadi lebih baik.
”Setelah itu, kita ubah nasib bangsa kita menjadi lebih mulia. Tidak ada yang namanya orang tidak mengenyam pendidikan bermutu,” katanya.
Gus Muhaimin sangat yakin bisa mengubah kualitas masa depan Indonesia menjadi unggul dan siap bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu, dia meminta agar para santri belajar sungguh-sungguh dan tak kenal lelah.
“Jangan sia-siakan kesempatan. Mari kita siapkan masa depan kita lebih baik dan lebih cerah, asal kita siap menjadi orang yang bermutu dan memimpin dengan sungguh-sungguh. Insya Allah bersama kita bersatu, mengubah nasib santri dan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Gus Muhaimin datang ke acara tersebut didampingi Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Anggota DPR RI Dapil Lumajang-Jember Syaiful Bahri Anshori dan Nur Yasin, Bupati Jember Hendy Siswanto, Ketua Fraksi PKB Jember, Mochamad Hafidi, Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslahah, dan sejumlah pengurus DPW PKB Jatim dan DPC PKB Jember.
Gus Muhaimin secara simbolis juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Ma’had Tahfidz Al-Qur’an Pintu Langit yang merupakan inisiatif dari Pengasuh IBU Kiai Hafidi untuk mewadahi santri-santri dan masyarakat Jember untuk belajar, memahami, dan menghafalkan Al-Quran secara gratis.
Gus Muhaimin pun menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama membantu mengembangkan pendidikan di Ma’had Tahfidz Al-Qur’an Pintu Langit menjadi lebih maju sehingga masa depan para santri bisa jauh lebih baik dan mulia. (Ant/OL-12)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved