Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) masih enggan berkomentar lebih jauh ihwal penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terkait pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.
Sebab, proses penyelidikan itu masih berada pada tahap awal. Namun, penggunaan jaksa lama yang pernah menangani kasus kematian Munir, sebelumnya sempat dipertimbangkan.
Dalam pengusutan kasus HAM berat, Kejagung melalui Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) bertindak sebagai penyidik. Sementara, penyelidikan berada di tangan Komnas HAM.
"Kita lihat lah, kan ini dari proses baru awal. Nanti pasti kita ketemu dengan Komnas HAM," ujar JAM-Pidsus Febrie Adriansyah saat dikonfirmasi, Jumat (9/9).
Baca juga: Selidiki Pembunuhan Munir, Komnas HAM Cari Pengganti Usman Hamid
Adapun Komnas HAM belum memulai proses penyelidikan HAM berat mengenai pembunuhan Munir. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (6/9) lalu, Komnas membentuk tim ad hoc yang terdiri dari lima orang.
Dengan dua di antaranya merupakan ketua dan komisioner Komnas HAM, yakni Ahmad Taufan Damanik serta Sandrayati Moniaga. Namun, tiga anggota tim ad hoc lain yang berasal dari eksternal Komnas HAM, belum diumumkan sampai saat ini.
Satu orang yang telah diungkap sebelumnya, yakni Usman Hamid, menyatakan menolak masuk ke dalam tim ad hoc, dengan alasan potensi konflik kepentingan dalam organisasi yang dinaunginya, yaitu Amnesty International Indonesia.
Proses penyelidikan baru dimulai setelah Komnas HAM mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) ke penyidik Kejagung.
Baca juga: 18 Tahun Kematian Munir, SETARA Institute: Komnas HAM Pilih Jalur Aman
Febrie menyebut Kejagung akan mempersiapkan jaksa yang menyidik kasus pembunuhan Munir, jika hasil penyelidikan Komnas HAM sudah selesai. Pihaknya mempertimbangkan jaksa yang pernah terlibat menanangi kasus Munir dalam penyidikan HAM berat nantinya.
"Kita persiapkan nanti bagaimana jaksanya. Itu kan kasus lama, pasti masih ada proses yang awal, ketika jaksanya yang kita tunjuk untuk menangani," imbuhnya.
Sebelumnya, kasus kematian Munir yang terjadi 18 tahun lalu telah diusut melalui pidana umum biasa. Sebanyak tiga orang yang telah diadili masih merupakan pelaku lapangan. Mereka merupakan pegawai maskapai Garuda Indonesia, termasuk pilot Pollycarpus Budihari Priyanto.
Namun, aktor utama pembunuhan Munir yang dilakukan di atas udara tidak pernah diungkap sampai saat ini. Salah satu petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR pernah diproses hukum dan diadili, namun berakhir dengan putusan bebas.(OL-11)
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.
Terdakwa Riva Siahaan mempertanyakan penggunaan bottom price dan metodologi perhitungan kerugian negara dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Tiga terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penegakan hukum terkait tiga perkara korupsi dituntut hukuman penjara antara 8 hingga 10 tahun.
KEJAKSAAN Agung mencopot empat kepala kejaksaan negeri, termasuk Kajari Deli Serdang dan Kajari Padang Lawas, dari jabatan struktural akibat pelanggaran etik.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa seorang warga lanjut usia, Nenek Saudah.
Video terverifikasi mengungkap skala mengerikan tindakan keras pemerintah Iran terhadap demonstran. Jenazah menumpuk di rumah sakit meski internet diputus total.
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat.
Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat, menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Republik Islam dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved