Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan berkontribusi memberikan pendapatan dan melayani masyarakat. Namun, temuan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menunjukkan banyak BUMD tidak sehat.
Sebab, mempunyai ekuitas atau jumlah uang yang akan dikembalikan kepada daerah selaku pemegang saham, yang memiliki dampak negatif.
"Asetnya besar tapi kondisinya tidak sebesar asetnya," ujar Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan dalam rapat koordinasi, Kamis (8/9).
Pahala menyebut total aset BUMD mencapai Rp854,9 triliun, dengan jumlah terbesar berada di wilayah Jawa, yakni Rp432,1 triliun. Dengan aset sebesar itu, seharusnya BUMD dapat berkontribusi memberikan keuntungan bagi daerah.
Baca juga: KPK Ingatkan 48 Penjabat Kepala Daerah soal Titik Rawan Korupsi
Akan tetapi, pihaknya menemukan terdapat 274 BUMD merugi, lalu 291 BUMD sakit atau rugi, serta memiliki ekuitas negatif. Temuan lain, banyak BUMD dengan jumlah komisaris gemuk atau lebih besar daripada jumlah direksi. Kondisi itu terjadi di 20 provinsi.
Berdasarkan data Kemendagri per 6 September, jumlah BUMD saat ini sebanyak 959, dengan 1.768 direksi dan 1.833 komisaris. "Komisaris tidak boleh lebih besar daripada direksinya. Yakin ini banyakan titipannya, daripada yang mau kerja," imbuhnya.
Menindaklanjuti masalah tersebut, Stranas PK mendorong Kemendagri untuk membuat surat edaran dan revisi sejumlah aturan. Sehingga, kepala daerah dapat memangkas jumlah komisaris di BUMD yang dikelola. Pihaknya juga meminta BUMD dengan ekuitas negatif ditinjau ulang.
Baca juga: BUMD Pangan DKI Perluas Pasar Hingga ke Luar Negeri
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fatoni mengakui ada BUMD dengan laba berada pada posisi minus, jika dibandingkan aset yang dimiliki. Menurutnya, ada BUMD yang mengalami kerugian cukup tinggi, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Aneka Usaha (minus 0.16%).
"PDAM melayani masyarakat, kondisi terus merugi, sehingga mendapat bantuan dari pemerintah daerah," jelas Fatoni.
Di sisi lain, pihaknya menyebut bank perkreditan rakyat menunjukkan pendapatan laba yang paling signifikan. Kemendagri setuju jika pengelolaan BUMD perlu dibenahi. Daerah diminta melakukan perubahan bentuk perusahaan daerah menjadi BUMD, dengan alternatif bentuk Perumda atau Perseroda.(OL-11)
Dugaan penyelewengan dana penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) itu dilakukan dengan cara melakukan pengeluaran keuangan secara fiktif.
CSM itu seharusnya jadi andalan pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketahanan pangan
Modus yang digunakan ketiga pelaku yaitu melakukan transaksi pembelanjaan fiktif pada sektor agribisnis
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebet penghargaan Top Pembina BUMD 2024
Pada peraturan daerah sebelumnya penyerataan modal dilaksanakan dalam bentuk uang. Namun sesuai ketentuan, penyertaan modal bisa juga dilakukan dalam bentuk barang.
Konsep yang diterapkan BUMD Agro Sukabumi Mandiri sudah cukup baik. Bisa saja konsepnya diadopsi BUMD-BUMD lainnya
Dari sisi keuangan daerah. Pemkab Bandung berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi Rp1,3 triliun di 2023, yang tahun sebelumnya mencapai Rp960 miliar.
Bank bjb mengambil langkah hati-hati dan cenderung konservatif guna merespons berbagai situasi terkini.
CIMB Niaga akan terus melengkapi layanan yang diberikan melalui kantor cabang. Bandung dan Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian.
Selain itu, korporasi pun sukses mencatatkan perolehan Earning Before Interest and Taxes (EBIT) yang signifikan, mencapai Rp 903 miliar.
Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp5,74 triliun, dengan laba sebelum EBITDA sebesar Rp1,564 triliun.
Tahun lalu, klub berjuluk Si Nyonya Tua ini juga mengalami kerugian. Namun kerugian musim lalu tidak sebesar saat ini dengan hanya mencapai 39,9 juta euro.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved