Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara pelepasan pasukan perdamaian Kontingen Garuda Bhayangkara Satgas FPU 4 Minusca di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (6/9).
Dalam amanatnya, Sigit menekankan kepada 140 personel dengan rincian 115 Polisi laki-laki (Polki) dan 25 orang Polisi Wanita (Polwan) untuk selalu berpegang pada Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya dalam pedoman kerja.
"Kepada personel Garuda Bhayangkara FPU 4 Minusca, saya berpesan agar terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dengan memedomani Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja," kata Sigit.
Dalam hal ini, Sigit mengingatkan kepada seluruh personel pasukan perdamaian tersebut untuk menjaga dan mengharumkan nama baik Bangsa Indonesia setiap menjalankan tugas ataupun misi pemeliharaan perdamaian PBB di Bangui, Afrika Tengah.
"Bendera Merah Putih yang telah diberikan kepada rekan-rekan sekalian merupakan lambang kepercayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jadilah pasukan kebanggaan Polri yang melaksanakan misi dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga nama baik dan kepercayaan internasional terhadap institusi Polri maupun Indonesia dapat terjaga," ujar Sigit.
Pada kesempatan ini, Sigit menyatakan bahwa, Negara Indonesia saat ini telah mendapatkan kepercayaan yang tinggi di mata dunia. Hal itu, kata Sigit tergambar dalam dipercayakannya Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Presidensi G-20 serta pada tahun depan akan menjadi Ketua ASEAN.
Tak hanya itu, kata Sigit, sesama personel juga harus tetap menjaga kekompakan dan soliditas, serta menjalin hubungan yang baik dengan seluruh elemen kepolisian negara lain, maupun organisasi internasional. Dengan begitu, dapat mendukung setiap pelaksanaan misi di lapangan.
"Sehingga rekan-rekan dapat diterima dengan baik di lingkungan tersebut sebagaimana sebuah pepatah When in Rome, do as Romans do (sebagaimana pepatah dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung)," tutur eks Kapolda Banten tersebut.
Lebih dalam, Sigit menyinggung soal keikutsertaan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia ini merupakan wujud dari pelaksanaan amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu 'ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial'.
Sigit menyampaikan, seiring perkembangannya, misi perdamaian dunia tidak terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di wilayah konflik, namun juga membutuhkan kehadiran komponen Kepolisian untuk ikut mengemban tugas-tugas yang lebih multidimensional. Sehingga mendorong Polri untuk berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pasukan Formed Police Unit (FPU) maupun Individual Police Officer (IPO).
"Hal tersebut sejalan dengan konsep Transformasi menuju Polri yang Presisi pada Transformasi Operasional program ke-5 terkait Pengembangan Kerja Sama Internasional yang tertuang dalam aksi ke-84 yaitu meningkatkan peran Polri dalam misi perdamaian, misi kemanusiaan internasional, dan misi internasional lainnya," jelas Sigit. (OL-12)
Hamas sambut rencana pengerahan 8.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza Selatan untuk awasi gencatan senjata dan stabilitas tanpa intervensi internal.
Sinergi TNI dengan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapan personel misi perdamaian.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina akan dipimpin oleh pejabat TNI berpangkat bintang tiga.
Pidato Presiden Prabowo di PBB dinilai salah satu yang terbaik tahun ini dan berhasil menempatkan dirinya sebagai pemimpin alternatif dunia yang patut diperhitungkan.
Komitmen Indonesia dalam mengerahkan pasukan perdamaian di Gaza sejalan dengan Deklarasi New York, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 12 September 2025.
Restu presiden tersebut juga diberikan setelah banyak negara meminta Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian di Gaza.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved