Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KANTOR Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala negara hingga tiga periode.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pihak-pihak yang sampai sekarang menyuarakan gagasan tersebut adalah kelompok yang bebal, yang berusaha menjerumuskan Presiden Jokowi.
"Siapapun yang mendorong isu itu sesungguhnya sedang berusaha menampar muka, mencari muka, atau menjerumuskan presiden. Mereka sedang bermain gimik yang membahayakan presiden jokowi. Seolah memberi madu padahal racun," jelas Jaleswari kepada wartawan, Senin (5/9).
Kendati secara tegas menolak, ia mengaku kepala negara tidak bisa menolak atau membungkam wacana tersebut. Pasalnya, itu adalah bagian dari demokrasi.
Baca juga: Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Perdana Presiden Filipina
"Jika ditertibkan, pemerintah dianggap represif, dianggap menghalangi kebebasan berekspresi. Ini negara demokrasi, berpendapat boleh asal jangan anarkis. Negara menjamin itu," tuturnya.
Ia pun hanya bisa mengimbau kepada kelompok-kelompok yang masih gencar menyuarakan perpanjangan masa jabatan untuk menyudahi gerakan tersebut.
"Gerakan-gerakan itu seharusnya menggenggam prinsip yang tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi, hentikan gerakan itu," tandasnya.(OL-4)
Ini menanggapi dinamika pasang surut hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-5 RI tersebut, hingga dikabarkan merenggang setelah berbeda pilihan.
Internal Partai PDI Perjuangan (PDIP) disebut dalam kondisi bersitegang. Ada pihak yang tidak suka dengan keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebalikn
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan sosok pak lurah yang meminta tiga periode masa jabatan presiden.
Adian Napitupulu, mengungkapkan sumber masalah yang menyebabkan ketegangan antara keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.
Pendahulu Xi Jinping, yakni Xi Jiang Zemin dan Hu Jintao melepaskan kekuasaan setelah 10 tahun menjabat.
PERINGATANAN 49 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) digelar dengan tama Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi. Mengingatkan 3 periode jabatan presiden melawan reformasi.
KSP menilai usulan DPD agar zakat digunakan mendukung program makan bergizi gratis (MBG)tidak tepat.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto memastikan pemerintah tidak akan mengambil dana zakat untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG).
WAKIL Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tak akan membawa Indonesia menjadi negara otoriter,
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons pemadaman listrik di Sumatra. Ia pastikan pemerintah akan mengevaluasi terhadap kejadian tersebut.
KSP mengatakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara komprehensif
Pemerintah daerah diminta turun mengawasi langsung pelaksanaan PPDB yang dinilai banyak terjadi kecurangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved