Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto merespons usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar zakat digunakan mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai usulan tersebut tidak tepat.
"Gak ada yang ngambil dari mana? Zakat itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami," ujar Putranto di Gedung KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025.
Putranto memastikan pemerintah tidak akan mengambil zakat untuk pelaksanaan MBG. Sebab, program unggulan Presiden Prabowo itu telah dianggarkan.
"Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu jadi enggak mengambil dana-dana itu (zakat)," jelasnya.
Selain itu, ia menilai tidak seharusnya dana zakat dipergunakan untuk mendukung MBG. Presiden Prabowo, kata Putranto, tulus membuat program tersebut untuk kebaikan masyarakat Indonesia.
"Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa ibu hamil, pondok pesantren," terangnya.
Sebelumnya, DPD RI mengusulkan agar zakat dari masyarakat jadi stimulus untuk membiayai program MBG. Hal ini dimaksudkan untuk menekan kurangnya anggaran dari program Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana," kata Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. (M-3)
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto memastikan pemerintah tidak akan mengambil dana zakat untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG).
WAKIL Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tak akan membawa Indonesia menjadi negara otoriter,
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons pemadaman listrik di Sumatra. Ia pastikan pemerintah akan mengevaluasi terhadap kejadian tersebut.
KSP mengatakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara komprehensif
Itu adalah persoalan hukum sehingga tidak bisa diintervensi Istana.
Ombudsman minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar pelayanan publik dalam pendistribusian makan bergizi gratis (MBG)
Polres Garut berpartisipasi dalam program ini melalui Yayasan Kemala Bhayangkari. Di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka menyediakan 3.500 porsi.
Selain pelayanan kesehatan, ratusan warga Desa Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menikmati bantuan makan bergizi dan paket sembako serta air bersih
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Kepri didampingi oleh Tim Pengendalian Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Gunawan Satari.
MEDIAINDONESIA.COM, 6 Juli 2025, menurunkan berita berjudul ‘BGN Sebut Penerima MBG sudah Melebihi Penduduk Singapura’.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved