Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MELALUI jajak pendapat terbaru, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 72,3%. Angka itu naik dari level kepuasan pada Mei yang berada di angka 67,5%.
Sementara, masyarakat yang merasa tidak puas saat ini sebesar 25,9% dan yang tidak menjawab 1,8%.
"Evaluasi terhadap kinerja presiden, sebanyak 72,3% masyarakat mengaku puas," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam diskusi daring, Minggu (4/9).
Tingkat kepuasan yang cukup tinggi itu, sambung dia, sangat berhubungan dengan situasi ekonomi sebelum September, terutama sebelum pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi jenis pertamax.
"Kalau kita lihat korelasi antara tingkat kepuasan dengan ekonomi, ini sangat berhubungan," sambungnya.
LSI mencatat sebanyak 40% dari jumlah publik yang puas, mereka senang dengan kebijakan pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat.
Sementara, 32,6% dari total masyarakat yang tidak puas, mereka merasa kesal dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Berkaca dari temuan tersebut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyebut sangat besar kemungkinan tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden akan turun dalam beberapa waktu ke depan.
"Di sini ada data yang menarik. Data tertinggi yang menyebebakan masyarakat tidak puas adalah harga kebutuhan pokok yang meningkat.
Kalau ditarik dengan kebijakan terbaru yaitu kenaikan BBM, biasanya, ketika BBM naik, akan ada implikasi pada harga kebutuhan pokok lain," jelas Hanta dalam acara yang sama.
"Jadi kita bisa prediksi dengan mudah, kepercayaan publik kepada pemerintah akan turun. Apa lagi kalau nanti penyaluran bantuan sosial tidak merata.". (OL-8)
Berdasarkan survei itu, Fernando menjelaskan secara umum masyarakat masih menaruh harapan besar kepada penegakan hukum meski saat ini tengah mendapat sorotan.
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved