Soal Desakan Mundur dari Ketum PPP, Ini Kata Suharso 

KETUA Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberi tanggapan terkait desakan agar dirinya mundur dari jabatan. Desakan itu imbas dari pernyataan Suharso mengenai 'amplop kiai' dalam acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Agustus lalu. 

Menurut Suharso, pengunduran diri tidak ada dalam mekanisme partai. "Itu saya nggak mau jawab, karena itu tidak pas saya jawab. Tidak ada dalam mekanisme organisasi (pengunduran diri)," ujar Suharso di Istana Negara, Kamis (24/8).

Dirinya pun meluruskan soal pernyataannya yang menyinggung pemberian amplop kepada kiai. Pidato tersebut dikatakannya dalam konteks Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas, yang digelar oleh KPK. Tujuannya, memberikan edukasi dan membangun budaya politik yang baik. Pun, pidato tersebut harus dilihat secara utuh.

Baca juga: Dinilai Hina Kiai, Kader PPP Somasi ke Suharso Monoarfa

"Nah, ini yang saya kira tidak pas dipotong seenaknya, diviralkan, lalu ditambah-tambahin. Menurut saya, tidak boleh. Mungkin karena sudah tahun politik dan demi kepentingan tertentu," imbuhnya.

PPP sudah diingatkan oleh pimpinan KPK Nurul Ghufron, untuk tetap bersiteguh dengan dasar berpolitik, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya, pidato tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara konteks, jika dilihat dengan utuh. Suharso menegaskan bahwa dirinya tidak akan melecehkan para kiai. 

"Sama sekali tidak ada keinginan saya untuk melecehkan kiai yang saya hormati. Ya enggak mungkin, karena PPP ini didirikan dan pondasinya adalah kyai dan ulama," pungkas Suharso.

Baca juga: Airlangga: KIB akan Bertemu Puan dalam Waktu Dekat

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dirinya hadir di acara KPK sebagai Ketua Umum PPP dan politikus. Suharso juga mengingatkan agar tidak melakukan politik uang jelang Pemilu 2024. Terkait dugaan ada pihak tertentu yang ingin menjatuhkan, dirinya tidak ingin berprasangka buruk.

"Saya tidak mau punya su'udzon kayak begitu," ucapnya.

Dia menjelaskan persoalan itu hanya kesalahpahaman. Serta, tidak akan berpengaruh pada komitmen koalisi yang sudah dibangun PPP. Dalam hal ini melalui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar.(OL-11)