Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
PARA kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam “Tim Advokat untuk Penyelamatan PPP” menyampaikan somasi atau peringatan keras kepada Ketua Umum Suharso Monoarfa.
Mereka meminta Suharso untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya demi keselamatan partai. Sebab, menurut mereka Suharso sudah tidak pantas memimpin partai yang berlandaskan Islam setelah menghina kiai dan pesantren beberapa waktu lalu.
"Setelah konsolidasi, kami meminta Ketua Umum PPP sekarang ini secara legowo mengundurkan diri dari jabatannya. Karena jika tidak, ini akan menjadi beban partai untuk meningkatkan elektabilitasnya,” ujar M Soleh Amin selaku mantan Mahkamah Partai Bidang Hukum dan HAM, kemarin.
Mantan Ketua LPBH PBNU ini hanya memberi Suharso waktu 3x24 jam untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Jika Suharso tidak melakukannya, “Tim Advokat untuk Penyelamatan PPP” akan melakukan beberapa langkah ekstrem lainnya.
“Kami akan lakukan beberapa langkah, di internal meminta kepada majelis dan mahkamah partai untuk rapat koordinasi terkait pemecatan Suharso. Kemudian, eksternalnya kami akan membuat laporan kepolisian terkait perbuatannya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua LBH DPP PPP M Hadrawi Ilham mengaku prihatin dengan perkataan Suharso yang dinilai merendahkan kiai dan pesantren. Dia pun berharap Suharso bisa legowo untuk mundur dari jabatannya dengan segera.
“Selama ini kami tidak ambil pusing terkait sifat pribadi ketum, tapi ketika kiai dan pesantren yang dihina masalah amplop, kami tidak terima. Jika Suharso memiliki dan memahami azas kepemimpinan maka harus legowo mundur,” tutupnya.
Adapun “Tim Advokat untuk Penyelamatan PPP” terdiri dari kader PPP yang berprofesi sebagai advokat seperti M Soleh Amin, M Hadrawi Ilham, H.M Natsir, Rahman, Angga Barata Rosihan, M Andi Anwar, Yasir Arafat, dan Teten Masduki.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa melakukan sikap dan perilaku tidak terpuji yaitu menghina dan merendahkan harkat martabat kiai serta pesantren yang berkaitan dengan “amplop kiai”.
Hal tersebut disampaikan Suharso dalam pidatonya di KPK beberapa waktu lalu, yang menyebut pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada kiai disamakan dengan budaya korupsi. (OL-13)
Baca Juga: Ketum Ikatan Habib NU kecam Pelecahan Ulama Oleh Suharso Monoarfa
MENTERI PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintahan tengah mendorong swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 2.
Indonesia siap membangun kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. Salah satunya adalah Solomon Islands.
Di sela-sela pertemuan High Level Forum on Multistakeholder Partnership (HLF MSP), tercapai kesepakatan pembelian pesawat N-219 buatan Indonesia untuk digunakan di Kongo.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan sejumlah program hasil terbaik cepat (PHTC) yang telah disetujui oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bisa dieksekusi pada 2025
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
Jokowi terpilih sebagai Ketua Umum PSI lebih besar. Sedangkan, bagi PSI bergabungnya Jokowi membuat peluang partai tersebut lolos ke parlemen lebih besar.
Dudung klaim baru mengetahui namanya disebut dalam bursa calon Ketum PPP. Dia menegaskan bahwa saat ini tak mau berpolitik. "Saya tidak berminat belum mau berpolitik saya," ujar Dudung.
PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyambangi Kantor DPC PPP Temanggung, Jawa Tengah
KETUA Wantimpres, Wiranto, menitipkan 100 nama kader eks Partai Hanura sebagai calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apa alasan Wiranto memilih PPP?
HASIL lembaga survei merupakan cambuk dan kritik bagi kami untuk bisa kerja lebih keras. Namun, karena PPP memiliki basis yang loyal kita masih bisa eksis seperti pada Pemilu 2014 dan 2019.
Hasil Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang memutuskan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved