Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta agar Komisi Yudisial (KY) harus tetap rukun dengan Mahkamah Agung (MA).
Hal itu diungkapkan Arsul dalam seminar nasional KY bertajuk "Penguatan Peran KY dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluruhan Martabat dan Perilaku Hakim" di Gedung KY, Rabu (24/8).
Wakil Ketua MPR RI itu juga menyatakan perlunya penguatan kerja sama antara KY dengan MA.
"Penguatan relasi KY dengan MA bisa dibentuk dengan kepahaman terkait batasan dan cross-cutting antara teknis yudisial dan perilaku," papar Arsul, Rabu (24/8).
Arsul juga mengingatkan agar MA turut mengajak KY sama-sama mewujudkan terciptanya peradilan yang bersih. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gesekan-gesekan antara MA dan KY.
Baca juga: Mahfud MD Minta Komisi Yudisial Perbaiki Kapasitas Hakim
Tak hanya itu, Arsul meminta masyarakat sipil agar membantu KY untuk melakukan pengawasan Hakim dan pemantauan persidangan.
"Masyarakat sipil juga perlu membangun kesadaran untuk tidak memanfaatkan KY sebagai bentuk upaya hukum," tegasnya
Untuk akademisi, kata Arsul, perlu ada kerjasama konkret, alih-alih seremoni penandatanganan MoU semata.
Arsul juga berharap adanya peningkatan kapasitas Hakim melalui putusan dan pemantauan integritas Hakim. (Ykb/OL-09)
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
pada Muktamar X PPP yang berlangsung 27 September lalu, Mardiono mengaku terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi. Namun, kubu Agus Suparmanto menolaknya.
Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Muktamar X di Ancol, Jakarta akhir pekan lalu.
Dukungan untuk Muhamad Mardiono agar kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin nyata menjelang Muktamar ke-X.
Dukungan kepada Muhamad Mardiono untuk kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 mendapat tambahan penguatan.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman saksi tentang proses pemilihan, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran yang merugikan
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
KY menilai para terlapor terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang KEPPH.
Selama ini persyaratan untuk menjadi calon hakim agung hanya sebatas tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Padahal, sanksi banyak jenisnya, termasuk sanksi sedang.
KOMISI Yudisial (KY) menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap hakim yang terbukti melakukan korupsi atau praktik transaksional dalam penanganan perkara.
Komisi Yudisial (KY) memastikan proses seleksi calon Hakim Agung tahun 2026 berjalan bebas dari intervensi, baik dari kekuatan kelembagaan maupun individu.
Komisi III sebelumnya telah menggelar rapat pleno pada Rabu (19/11) dan menyepakati tujuh nama yang diusulkan panitia seleksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved