Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta agar Komisi Yudisial (KY) harus tetap rukun dengan Mahkamah Agung (MA).
Hal itu diungkapkan Arsul dalam seminar nasional KY bertajuk "Penguatan Peran KY dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluruhan Martabat dan Perilaku Hakim" di Gedung KY, Rabu (24/8).
Wakil Ketua MPR RI itu juga menyatakan perlunya penguatan kerja sama antara KY dengan MA.
"Penguatan relasi KY dengan MA bisa dibentuk dengan kepahaman terkait batasan dan cross-cutting antara teknis yudisial dan perilaku," papar Arsul, Rabu (24/8).
Arsul juga mengingatkan agar MA turut mengajak KY sama-sama mewujudkan terciptanya peradilan yang bersih. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi gesekan-gesekan antara MA dan KY.
Baca juga: Mahfud MD Minta Komisi Yudisial Perbaiki Kapasitas Hakim
Tak hanya itu, Arsul meminta masyarakat sipil agar membantu KY untuk melakukan pengawasan Hakim dan pemantauan persidangan.
"Masyarakat sipil juga perlu membangun kesadaran untuk tidak memanfaatkan KY sebagai bentuk upaya hukum," tegasnya
Untuk akademisi, kata Arsul, perlu ada kerjasama konkret, alih-alih seremoni penandatanganan MoU semata.
Arsul juga berharap adanya peningkatan kapasitas Hakim melalui putusan dan pemantauan integritas Hakim. (Ykb/OL-09)
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman saksi tentang proses pemilihan, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran yang merugikan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politisi PPP Sandiaga Uno mengaku masih menunggu surat penugasan untuk maju dalam kontstasi Pilkada Serentak 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menentukan ikut koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau menjadi oposisi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Keterlibatan Arsul memunculkan kekhawatiran integritas dan independensi lembaga peradilan MK yang dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat sorotan.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) memberi sinyal akan segera bergabung ke dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
KOMISI Yudisial (KY) menyatakan akan melakukan pemantauan dan peninjauan terkait jalannya sidang kasus impor gula dan vonis 4,5 tahun yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
Dua Hakim Agung dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Sistem pengawasan Komisi Yudisial (KY) yang terlalu kaku dan formal menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya pemberantasan mafia peradilan.
KY menerima informasi maupun pendapat masyarakat terkait nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang sejauh ini lulus.
KY sudah memberikan rekomendasi agar MA memberikan sanksi terhadap Hakim Agung yang identitasnya dirahasiakan tersebut terkait kasasi kasus Ronald Tannur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved