Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani menyatakan, tersangka KPK yang menjabat Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak saat ini diduga sudah berada di Port Moresby, ibukota Papua Nugini.
"Memang dari laporan yang diterima RHP diduga berada di Port Moresby setelah sebelumnya masuk melalui Wutung, perbatasan RI-PNG," katanya di Jayapura, Senin.
RHP dilaporkan masuk ke wilayah PNG melalui jalan setapak 15 Juli lalu.
Diakui, dari laporan tersebut terungkap RHP ke Port Moresby melalui Vanimo menggunakan pesawat.
"Belum dipastikan dokumen pribadi yang digunakan RHP selama pelariannya," jelas Kombes Faizal.
Jubir KPK Ali Fikri secara terpisah mengatakan KPK masih terus berkoordinasi dengan NCB Interpol Indonesia terkait bantuan pencarian DPO atas nama Ricky Ham Pagawak.
Surat permohonan tersebut telah dikirimkan beberapa waktu yang lalu.
KPK berharap dengan sinergi ini, Ricky Ham Pagawak dapat segera ditemukan dan berharap dukungan masyarakat dalam upaya menemukannya.
RHP menjadi TSK kasus suap dan gratifikasi tahun 2013-2019 di Kabupaten Mamberamo Tengah. (Ant/OL-12)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved