Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
NILAI jual bahan bakar minyak (BBM) yang terlalu murah saat situasi dunia seperti sekarang ini, justru membuka ruang bagi para spekulan. Kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak perlu diperdebatkan.
"Bayangkan jika Indonesia sudah memproduksi dengan harga tinggi, tapi dijual murah di dalam negeri. Lalu datang spekulan beli di Indonesia dan dijual ke luar negeri dengan harga tinggi. Itu kan sama saja dengan bikin bangkrut Pertamina," tukas anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.
Ia mengaku sangat setuju bila harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dinaikkan pemerintah. Kalau BBM dijual terlalu murah sama artinya memberi ruang kepada para spekulan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan subsidi Pemerintah untuk BBM jenis pertalite menyentuh angka Rp502 triliun. Subsidi dilakukan agar harga pertalite tetap di angka Rp7.650 per liter. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) 2022 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jumat (5/8).
Menanggapi hal tersebut, Rico Sia mendesak Pemerintah agar BBM subsidi diawasi dengan ketat oleh penegak hukum.
"Wajib hukumnya BBM subsidi ini diawasi oleh aparat penegak hukum agar tepat sasaran. Jangan sampai malah ada oknum oknum pengawas distribusi BBM yang ikut 'bermain'. Kalau sampai hal itu terjadi, di mana kecintaannya akan bangsa Indonesia?" ujar legislator NasDem asal dapil Papua Barat tersebut.
Lebih jauh Rico memaparkan, saat ini sudah banyak negara yang mulai terdampak resesi. Sedangkan Indonesia kondisinya masih terhitung baik baik saja. Itu sebabnya Indonesia sudah harus mengambil langkah antisipatif, bukan menunggu sampai dekat krisis baru mulai mengambil langkah antisipatif," tegasnya.
Langkah PT Pertamina (Persero) yang menaikkan BBM non subsidi pertamax turbo, dexlite dan Pertamina dex pada Rabu (3/8), sudah sangat tepat. Rico Sia juga memberi apresiasi tinggi dengan langkah Jokowi terkait subsidi BBM demi rakyat Indonesia.
"Langkah bijak Presiden Jokowi menggelontorkan subsidi BBM hingga lebih dari Rp500 triliun untuk rakyat dan keberanian Pertamina menaikan BBM non subsidi, layak diacungi dua jempol," pungkas Rico. (RO/O-2)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela belum berdampak signifikan pada pasokan dan harga BBM.
Fahmy juga menyebut bahwa keputusan tidak menaikkan harga ini merupakan bentuk keberpihakan Pertamina terhadap kepentingan publik dalam situasi darurat.
PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku mulai 1 Desember 2025.
Pertamina merilis daftar harga BBM terbaru per 1 September 2025. Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green turun harga di sejumlah daerah.
Harga BBM Pertamina sejumlah varian seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green mengalami penurunan di beberapa daerah.
Harga BBM Pertamina telampir ini berlaku untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa, dan Bali Nusa Tenggara.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved