Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul sani mengungkapkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang terdiri dari Golkar, PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN), siap meneruskan program pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Hingga saat ini, ketiga partai politik tersebut masih terus melakukan komunikasi secara intens. Langkah tersebut bertujuan menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.
Baca juga: Pendiri Drone Emprit: Puan, Tokoh Paling Sering Dibicarakan Positif
"Kami punya tekad yang sama, bahwa siapapun paslon yang kita usung, untuk meneruskan legacy dan program pemerintahan yang sekarang," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Kamis (28/7).
MPR diketahui tengah menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai indikator keberlanjutan program pembangunan dalam pergantian pemerintahan yang akan datang. Namun, jika hingga masa pergantian pemerintahan PPHN tak kunjung rampung, KIB tetap berkomitmen menyelaraskan program kerja dengan pembangunan yang sudah ada.
Baca juga: KPU Bakal Beberkan Kebutuhan Anggaran 2024 Sesungguhnya
"Meskipun PPHN-nya belum ada, kesinambungan harus tetap tercipta. Itu akhirnya jadi semangat yang sama," pungkas Asrul.
Adapun masing-masing partai politik dalam KIB, lanjut dia, akan menunjuk satu kader, yang akan mewakili kepentingan KIB di ranah publik. KIB juga melakukan pendalaman kepada pemangku kepentingan lain. Seperti, organisasi masyarakat nasional dan keagamaan terkait keberadaan KIB.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved