Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
WAKIL Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul sani mengungkapkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang terdiri dari Golkar, PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN), siap meneruskan program pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Hingga saat ini, ketiga partai politik tersebut masih terus melakukan komunikasi secara intens. Langkah tersebut bertujuan menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.
Baca juga: Pendiri Drone Emprit: Puan, Tokoh Paling Sering Dibicarakan Positif
"Kami punya tekad yang sama, bahwa siapapun paslon yang kita usung, untuk meneruskan legacy dan program pemerintahan yang sekarang," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Kamis (28/7).
MPR diketahui tengah menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai indikator keberlanjutan program pembangunan dalam pergantian pemerintahan yang akan datang. Namun, jika hingga masa pergantian pemerintahan PPHN tak kunjung rampung, KIB tetap berkomitmen menyelaraskan program kerja dengan pembangunan yang sudah ada.
Baca juga: KPU Bakal Beberkan Kebutuhan Anggaran 2024 Sesungguhnya
"Meskipun PPHN-nya belum ada, kesinambungan harus tetap tercipta. Itu akhirnya jadi semangat yang sama," pungkas Asrul.
Adapun masing-masing partai politik dalam KIB, lanjut dia, akan menunjuk satu kader, yang akan mewakili kepentingan KIB di ranah publik. KIB juga melakukan pendalaman kepada pemangku kepentingan lain. Seperti, organisasi masyarakat nasional dan keagamaan terkait keberadaan KIB.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved