Sabtu 23 Juli 2022, 12:30 WIB

PDIP Tidak akan Intervensi Presiden soal MenPAN-RB

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
PDIP Tidak akan Intervensi Presiden soal MenPAN-RB

Dok.menpan.
Ilustrasi -- Kantor Kemenpan RB

 

POLITIKUS Partai PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengatakan partainya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro). Pada 16 Juli 2022 Mahfud menggantikan sementara almarhum Tjahjo Kumolo yang meninggal pada 1 Juli 2022. 

"Ad-interim itu perintah undang-undang, tentang menteri pengganti karena berhalangan tetap dan/ atau alasan lain. Maka itu menjadi hak prerogatif presiden untuk menunjuk dan memutuskan pengganti, pergantian menteri tersebut," terang Junimart ketika dihubungi Sabtu (23/7).

Baca juga: Legislator Apresiasi Kebijakannya Restorarive Juctice Kejaksaan Agung

Presiden, imbuh dia, berhak mengganti menteri-menteri yang membantunya kapanpun untuk efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, tegas Junimart, partainya tidak akan mengintervensi keputusan presiden terkait penunjukkan Mahfud yang menggantikan Tjahjo Kumolo. 

"Karena hak keprerogatifannya, Presiden bisa saja mengganti kapan saja menteri-menterinya sebagai pembantu presiden. 

PDIP tidak akan mengintervensi presiden di dalam penunjukan pengganti menteri," terang Junimart saat ditanya mengenai kemungkinkan PDIP mengajukan nama lain pengganti almarhum Tjahjo yang merupakan kader partai tersebut. 

Penunjukan Mahfud sebagai Plt Menteri PAN-RB itu terhitung sejak 16 Juli 2022. Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 75/2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri PANRB Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. (OL-6)

Baca Juga

DOK METRO TV

Pengangkatan 17 Eks Koruptor jadi ASN Melawan UU

👤 Indriyani Astuti 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 21:16 WIB
Rencana untuk kembali mengangkat 17 ASN tersebut atas alasan kemanusiaan menurutnya tidak berdasar ataupun mempunyai landasan hukum yang...
Dok TPNPB-OPM

TPNPB Ancam Serang Proses Pembangunan Infrastruktur di Nduga

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 21:12 WIB
TPNPB menegaskan, musuh utama masyarakat Papua di kawasan Nduga adalah pembangunan yang mematikan warga...
MI/Adam Dwi

Kejagung Teliti Berkas Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 20:36 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar Kejagung memiliki semangat yang sama dengan Polri dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya