Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
REVISI UU Narkotika telah direncanakan sejak lama dan saat ini prosesnya sedang berjalan. Anggota DPR Fraksi NasDem Taufik Basari mengatakan proses pembahasan yang sedang berjalan ini sebaiknya juga dibarengi dengan penelitian pemerintah tentang penggunaan mariyuana atau ganja untuk keperluan medis.
"Revisi ini sedang berjalan dan kami berharap pemerintah bisa sesegera mungkin menyerahkan hasil penelitiannya agar bisa sekalian jadi materi dalam revisi UU ini," ujar Taufik, Jumat (22/7).
Upaya isu pelegalan mariyuana untuk keperluan medis sebetulnya hanya salah satu dari banyak materi yang akan dibahas dalam UU Narkotika. Dengan terus mengemukanya legalisasi mariyuana untuk keperluan medis, hal ini menjadi momentum yang pas untuk dapat dibahas dalam revisi.
"Dalam revisi ini banyak materi yang akan kami bahas dan soal ganja ini hanya salah satunya saja. Momentumnya pas, kami memang sudah agendakan, sudah bentuk panjanya dan pemerintah harus cepat," tuturnya.
Baca juga: Menkes: Izin Ganja untuk Penelitian Medis, bukan Pemakaian
Dia mengungkapkan revisi UU Narkotika menjadi inisiatif pemerintah namun dalam beleid yang diserahkan tersebut belum ada tentang isu tentang pelegalan mariyuana untuk medis.
"Ini inisiatif pemerintah, namun dalam draft itu belum ada isu ganja medis ini. Jadi memang isu baru dan terkini. Maka materi ini sebagai materi yang juga dibahas dalam revisi. Jadi isu ini harus kami tambahkan," tukasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuanga Trimedya Panjaitan memastikan legalisasi mariyuana akan dibahas dalam revisi UU Narkotika yang sedang digodok. Mayoritas anggota Komisi III DPR mendukung legalisasi untuk keperluan medis.
"Saya termasuk yang menyetujui. Sekarang baru RDPU rencananya setelah reses kami ke kampus menyerap aspirasi," ucap Trimedya.(OL-5)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Pemanis buatan seperti sakarin dan asesulfam K sudah lama digunakan sebagai pengganti gula. Namun, rasa pahit yang menyertai sering kali menjadi kendala.
Kemajuan teknologi dan hasil riset yang menjanjikan pada tikus telah membuka jalan bagi pengobatan untuk gangguan otak yang mematikan.
Penelitian di India ungkap, mangga bisa aman untuk penderita diabetes tipe 2 jika dikonsumsi terkontrol. Simak manfaat, riset, dan tips aman makannya.
Peneliti menemukan 6% burung liar di Australia memiliki kromosom satu jenis kelamin, tapi organ reproduksi milik jenis kelamin lain.
Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) dari hasil riset dan inovasi perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved