Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
REVISI UU Narkotika telah direncanakan sejak lama dan saat ini prosesnya sedang berjalan. Anggota DPR Fraksi NasDem Taufik Basari mengatakan proses pembahasan yang sedang berjalan ini sebaiknya juga dibarengi dengan penelitian pemerintah tentang penggunaan mariyuana atau ganja untuk keperluan medis.
"Revisi ini sedang berjalan dan kami berharap pemerintah bisa sesegera mungkin menyerahkan hasil penelitiannya agar bisa sekalian jadi materi dalam revisi UU ini," ujar Taufik, Jumat (22/7).
Upaya isu pelegalan mariyuana untuk keperluan medis sebetulnya hanya salah satu dari banyak materi yang akan dibahas dalam UU Narkotika. Dengan terus mengemukanya legalisasi mariyuana untuk keperluan medis, hal ini menjadi momentum yang pas untuk dapat dibahas dalam revisi.
"Dalam revisi ini banyak materi yang akan kami bahas dan soal ganja ini hanya salah satunya saja. Momentumnya pas, kami memang sudah agendakan, sudah bentuk panjanya dan pemerintah harus cepat," tuturnya.
Baca juga: Menkes: Izin Ganja untuk Penelitian Medis, bukan Pemakaian
Dia mengungkapkan revisi UU Narkotika menjadi inisiatif pemerintah namun dalam beleid yang diserahkan tersebut belum ada tentang isu tentang pelegalan mariyuana untuk medis.
"Ini inisiatif pemerintah, namun dalam draft itu belum ada isu ganja medis ini. Jadi memang isu baru dan terkini. Maka materi ini sebagai materi yang juga dibahas dalam revisi. Jadi isu ini harus kami tambahkan," tukasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuanga Trimedya Panjaitan memastikan legalisasi mariyuana akan dibahas dalam revisi UU Narkotika yang sedang digodok. Mayoritas anggota Komisi III DPR mendukung legalisasi untuk keperluan medis.
"Saya termasuk yang menyetujui. Sekarang baru RDPU rencananya setelah reses kami ke kampus menyerap aspirasi," ucap Trimedya.(OL-5)
DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan pada 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI M Hasanuddin Wahid menaruh harapan besar kepada sosok yang akan menggantikan Iman Rahman sebagai Direktur Utama BEI.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
LIMA mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK USK) berhasil meraih prestasi gemilang di panggung dunia.
Penelitian ini menawarkan rekomendasi yang dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan regional.
Para ilmuan menemukan bahwa bagian otak yang awalnya dianggap hanya memproses penglihatan ternyata dapat memicu gema sensasi sentuhan.
Resiliensi petani merupakan syarat penting jika pengelolaan usaha kelapa di provinsi tersebut ingin berkelanjutan.
Hasil penelitian menemukan persoalan kental manis bukan hanya perihal ekonomi, tetapi juga regulasi yang terlalu longgar.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menilai Kitab Fikih Zakat karya Dr. Nawawi Yahya Abdul Razak Majene sangat relevan bagi pengelolaan zakat di era modern.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved