Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI fokus untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, kesadaran politik warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsa menjadi hal krusial.
Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan ada dua cara yang akan ditekankan KPU guna meningkatkan kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam proses elektoral.
“Cara menaikkan kesadaran warga untuk ikut Pemilu 2024 ada dua. Pertama sosialisasi, yang kedua pendidikan pemilih,” ujar Idham kepada Media Indonesia, Selasa (19/7).
Baca juga: Pemilu DOB Papua, DPR Pilih Perppu Ketimbang Revisi UU Pemilu
Setelah tahapan pemilu dimulai, anggota KPU di daerah aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. “Bahkan, jauh sebelum tahapan dimulai, rekan-rekan KPU di daerah sudah melakukan sosialisasi pendidikan pemilih,” imbuhnya.
Menurut dia, pemilu merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yang mengusung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Baca juga: Zulkifli Hasan: Antara Minyak Goreng dan Kampanye
Sebelumnya, KPU RI bakal meminimalkan warga negara yang memenuhi syarat pemilih, namun tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tujuannya, agar tidak ada pemlih yang tercecer.
“Misal pada Pilkada 2020, ada warga yang punya hak pilih tetapi belum masuk DPT. Pemilih baru itu akan dimasukkan nanti,” jelas Ketua KPU Hasyim Asy’ari beberapa waktu lalu.(OL-11)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Daripada sekadar mengubah aturan atau merevisi UU Pemilu dan Pilkada, lebih bagus kebiasaan parpol itu bisa diubah dengan mendengarkan aspirasi konstituen atau calon pemilih.
Selain permasalahan ketidaksinkronan data, ada beberapa saran perbaikan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu namun belum ditindaklanjuti.
Agar dilakukan pengawasan melekat pada saat pleno Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
Temuan itu, kata dia, ditemukan baik yang ada di dalam satu TPS (tempat pemungutan suara), antar-TPS, antardesa hingga antarkecamatan.
KPU masih memutakhirkan data pemilih yang akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Ditargetkan semua data ganda tersebut bersih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved