Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PARTAI Golkar meyakini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun bersama Partai persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan terbelah.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyikapi pertemuan non formal yang dilakukan antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno dengan Sekjen Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) Hasto Krstianto.
"Ketiga partai yang ada di KIB konsisten dengan kesepakatan bersama," ungkap Ace di Jakarta, Jumat (15/7).
Baca juga: Aktivis 98 Temui Presiden, Bahas Masalah Agraria
Ace menilai pertemuan Eddy dengan Hasto merupakan pertemuan individual yang tidak berkaitan dengan koalisi antar parpol. Dia pun menampik anggapan yang menyebut bahwa internal KIB sedang bergejolak terkait pertemuan yang dilakukan oleh Eddy dan Hasto pagi tadi.
"KIB itu sudah menjadi kesepakatan bersama antara partai secara institusi, bukan kesepakatan antara orang per orang, tetapi sudah menjadi kesepakatan institusi. Masa gara-gara gowes bareng dinilai bahaya," ucapnya. (OL-4)
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto pada pilpres 2029
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
Bagi PDIP, lanjut Deddy, saat ini bicara soal 2029 terbilang aneh karena masih terlalu dini.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved