Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golkar meyakini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun bersama Partai persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan terbelah.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyikapi pertemuan non formal yang dilakukan antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno dengan Sekjen Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) Hasto Krstianto.
"Ketiga partai yang ada di KIB konsisten dengan kesepakatan bersama," ungkap Ace di Jakarta, Jumat (15/7).
Baca juga: Aktivis 98 Temui Presiden, Bahas Masalah Agraria
Ace menilai pertemuan Eddy dengan Hasto merupakan pertemuan individual yang tidak berkaitan dengan koalisi antar parpol. Dia pun menampik anggapan yang menyebut bahwa internal KIB sedang bergejolak terkait pertemuan yang dilakukan oleh Eddy dan Hasto pagi tadi.
"KIB itu sudah menjadi kesepakatan bersama antara partai secara institusi, bukan kesepakatan antara orang per orang, tetapi sudah menjadi kesepakatan institusi. Masa gara-gara gowes bareng dinilai bahaya," ucapnya. (OL-4)
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved