Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai Zulkifli Hasan seharusnya jelas dalam menempatkan posisi sebagai Ketua Umum PAN dan Menteri Perdagangan saat hadir di tengah publik.
Sebab, hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. "Sebetulnya tidak ada persoalan, kalau kehadiran dia sebagai ketum partai. Tapi, jadi persoalan kalau yang dilakukan atas nama pejabat publik. Itu tidak etis, bahkan penyalahgunaan wewenang," ujarnya, Senin (11/7).
Baca juga: Menghindari Wartawan, Edy Rahmayadi Salah Naik Mobil
Kecakapan dalam memposisikan peran, lanjut Dedi, semestinya sudah dimiliki Zulhas, sapaan akrabnya, atau penjabat publik lainnya. Dalam hal ini, yang juga memiliki peran politik atau jabatan partai politik.
"Penting mengonfirmasi kedudukannya kepada publik dan minta maaf kepada Presiden. Saya nilai dia (Zulhas) berlebihan dalam posisinya, mana sebagai politisi dan penjabat publik," imbuh Dedi.
Dia menekankan bahwa tindakan Zulhas tidak boleh terulang di kemudian hari. Sebab, Presiden Jokowi pernah menegaskan dan berjanji pemerintahannya terbuka, ketika memilih menteri yang juga menjabat ketua umum partai politik.
Baca juga: Mendag: Minyak Goreng Curah akan Masuk Ritel dan Supermarket
"Saya pikir sekarang (Zulhas) cukup dengan menyadari. Tapi kalau itu terulang, dia harus mengundurkan diri, karena kepercayaan publik kepada pemerintah bisa turun. Teguran presiden diperlukan, karena sudah menegaskan tidak ada kepentingan pribadi di atas kepentingan umum," tuturnya.
Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan diketahui melakukan kampanye politik untuk publik, yang hadir memilih putrinya dalam Pilkada 2024.(OL-11)

Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Stok beras dinyatakan aman menjelang Tahun Baru bahkan sampai Lebaran
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.
EKS Sekjen Kemenhut era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto, mengatakan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) merupakan murni tata ruang.
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
KETUA Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mendatangi rumah dinas Zulkifli Hasan atau Zulhas yang juga ketua umum PAN
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H. Addin Jauharudin mengungkapkan Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia ini menjadi komitmen Ansor dalam mengawal aspirasi masyarakat untuk menjaga Indonesia.
DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.
Sebagai wakil rakyat, mereka semestinya menanggapi aspirasi masyarakat dengan bahasa dan sikap yang santun
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved