Rabu 06 Juli 2022, 09:00 WIB

Kemendagri Desak Pemda Setop Beri Perizinan Pemanfaatan Lahan IKN

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Kemendagri Desak Pemda Setop Beri Perizinan Pemanfaatan Lahan IKN

dok.kementerian PUPR
Maket kawasan Ibu Kota Nusantara

 

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menegaskan, pengendalian dan pengalihan hak atas tanah di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN.

Urusan itu, kata dia, menjadi kewenangan Badan Otorita IKN. "Untuk itu kami meminta pihak-pihak di luar Badan Otorita menahan diri dan menghentikan aktivitas pemanfaatan lahan sampai petunjuk teknis Inmendagri diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi," tegas Safrizal, Rabu (6/7).

Pembangunan fisik di kawasan IKN akan dimulai pada Agustus 2022. Pembangunan ini bakal terus berlanjut usai disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Baca Juga: Soal Perppu Pemilu, Kemendagri: Masih Proses Identifikasi

Kelancaran proses pembangunan tersebut harus didukung penuh semua pihak agar berjalan lebih komprehensif.

Safrizal menjelaskan, secara faktual dukungan ini penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum, di tengah munculnya pemanfaatan tanah tak berizin di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Ini utamanya dilakukan oleh sekelompok pihak yang mengatasnamakan masyarakat maupun korporasi, sehingga dapat berdampak pada aksi atau klaim sepihak.

"Pemerintah daerah harus segera mengidentifikasi perizinan yang telah dikeluarkan, dan menghentikan proses perizinan yang sedang dan akan dilakukan agar tercipta suasana yang kondusif dengan terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Otorita," terang Safrizal.

Di sisi lain, skema penegakan hukum dalam pemanfaatan lahan di kawasan IKN tersebut juga perlu menjadi perhatian. Karena itu, kolaborasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus terus diperkuat.

"Salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan di IKN adalah soliditas Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu pemerintah daerah harus menempatkan diri sebagai simpul Forkopimda dengan terus melibatkan aparat kewilayahan dalam mewujudkan ketenteraman," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga: Pihak Otorita Harap Masyarakat tidak Sekadar Jadi Penonton ...

Baca Juga

Youtube Sekretariat Presiden

Dari Sri Mulyani Hingga Prabowo Joget Bersama saat Ojo Dibandingke Melantun di Istana

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 12:17 WIB
Begitu alunan musik dimulai lagi, Sri Mulyani ditemani Reza Rahardian, Retno Marsudi, Prabowo Subianto dan Ida Fauziah berjoget...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Kuasa Hukum Tuding Irjen Sambo Gasak Rp200 Juta dari Rekening Brigadir J

👤Siti Yona Hukmana 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 11:03 WIB
"Ada empat rekening almarhum yang dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Dari rekening almarhum mengalir ke...
ANTARA/Setpres/Agus Suparto

Ini Daftar Baju Adat yang Pernah Dikenakan Jokowi pada Peringatan HUT RI

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 10:39 WIB
Menurut Jokowi, Indonesia memiliki kekayaan adat budaya yang sangat tinggi, termasuk dalam hal pakaian...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya