Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai NasDem Roberth Rouw menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai keberanian tinggi saat melakukukan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Ukraina dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia. Langkah Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi bukan hanya dari warga Indonesia, tetapi juga dunia internasional.
"Saya memuji langkah Pak Jokowi yang berani mengunjungi Ukraina dan Rusia. Itu langkah yang bagus untuk perdamaian dunia," tegas Ketua Fraksi Partai NasDem Roberth Rouw dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/7).
Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Wapres: Pakai Masker Lagi di Luar Ruangan
Keberanian Jokowi untuk berdialog dengan Zelenskyy dan Putin di tengah situasi perang merupakan sikap kenegarawanan yang baik bagi seorang kepala negara.
"Nyali Presiden Jokowi untuk perdamaian dunia menjadi contoh yang baik untuk negara lain," katanya.
Tak hanya itu, kunjungan Jokowi juga memberikan pesan kepada dunia internasional mengenai perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh Indonesia. Sikap yang dilakukan Jokowi menunjukan jika bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bisa ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.
"Indonesia tidak menginginkan adanya perang. Jika ada masalah tidak perlu diselesaikan dengan perang. Bisa dengan diplomasi dan dengan cara lain yang lebih elegan," katanya.
Perang, kata Roberth, akan menimbulkan traumatik dan derita yang panjang bukan hanya bagi masyarakat kedua negara, tetapi juga untuk warga internasional. Perang mengakibatkan distribusi pangan dunia terhambat. Sedangkan banyak negara sangat bergantung dengan pangan yang dihasilkan oleh Ukraina maupun Rusia.
"Ukraina merupakan pengekspor gandum, kalau terganggu maka pangan dunia akan terganggu juga dan harga juga semakin naik tajam. Tentu, efeknya juga terhadap Indonesia."
Roberth berharap ada langkah kongkrit sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk dialog perdamaian diantara kedua negara tetangga tersebut.
"Kita harapkan Indonesia bisa menjadi mediator untuk perdamaian Rusia dan Ukraina. Semakin cepat damai akan semakin baik untuk dunia," pungkas Roberth. (OL-6)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved