Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka peluang agar rapat konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pendaftaran partai politik (parpol) dapat dibahas pada masa reses.
Pimpinan Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan PKPU tersebut mendesak diselesaikan karena tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu akan dimulai pada Agustus 2022. Sementara DPR akan memulai masa reses pada 7 Juli dan kembali bersidang pada 15 Agustus 2022.
"Mengingat jadwal yang cukup padat di Komisi II, atas seizin Ibu Ketua DPR-RI (Puan Maharani) kami jadwalkan rapat konsultasi pada masa reses," ujar Junimart ketika dihubungi, Jumat (1/7).
Rapat konsultasi mengenai PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik yang dijadwalkan di DPR, Kamis (30/6), ditunda karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berhalangan hadir. Pada rapat yang diagendakan, ujar Junimart, akan dibahas isu strategis menyangkut tahapan pemilu.
Baca juga: KPU Harus Masif Sosialisasikan PKPU
Selain itu, ia menilai aturan mengenai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) perlu diakomodir dalam PKPU. KPU telah membuka akses Sipol bagi partai politik hingga 14 Agustus 2022. Data keanggotaan yang diunggah dalam Sipol, menjadi basis KPU melakukan verifikasi partai politik sebagai calon peserta Pemilu 2024.
"Kalau pandangan saya harus masuk (dalam PKPU). (Sipol) diatur tegas dalam pasal-pasal agar tidak ada (salah) tafsir," tutur Junimart.
Berdasarkan jadwal dan tahapan Pemilu 2024 yang diatur dalam PKPU No.3/2022, pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu 2024 akan dimulai pada 1 Agustus sampai 14 Agustus 2022. Kemudian, KPU akan melakukan verifikasi administrasi pada 2 Agustus 2022 sampai 14 September 2022. Penetapan peserta pemilu dilakukan pada 14 Desember 2022.(OL-5)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved